KONTAN.CO.ID – TOKYO. Pasar keuangan Jepang tengah menyoroti penunjukan Satsuki Katayama sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet baru yang dibentuk oleh Perdana Menteri Sanae Takaichi.

Langkah ini menandai perubahan signifikan dalam arah kebijakan fiskal Jepang, sekaligus membuka babak baru dalam sejarah politik Negeri Sakura.

Katayama, yang dikenal sebagai politisi konservatif dengan pandangan kritis terhadap kebijakan moneter ultra-longgar, diharapkan akan membawa pendekatan baru terhadap nilai tukar yen yang selama ini cenderung lemah.

Saku Bareng Aplikasi Raya untuk Dukung Komunitas, Ajak Hingga 300 Anggota Menabung

Baca Juga: Sanae Takaichi Terpilih Jadi PM Wanita Pertama Jepang, Siap Hidupkan Abenomics

Sejak awal 2024, yen terdepresiasi lebih dari 10% terhadap dolar AS, mendorong inflasi impor dan menekan daya beli rumah tangga.

“Pasar akan memperhatikan apakah Katayama akan menekan Bank of Japan untuk menormalisasi kebijakan lebih cepat,” kata ekonom senior Mizuho Securities, Takeshi Minami, dikutip dari Reuters, Selasa (21/10/2025).

Langkah Takaichi menunjuk Katayama juga memiliki makna politik yang kuat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Jepang memiliki dua perempuan yang menempati posisi tertinggi dalam pemerintahan, perdana menteri dan menteri keuangan.

Pengamat menilai, duet ini bisa menjadi simbol modernisasi politik Jepang sekaligus ujian bagi arah kebijakan ekonomi baru yang lebih pro-rumah tangga dan berorientasi kesejahteraan sosial.

Baca Juga: Pendiri Ripple Pindahkan US$120 Juta XRP ke Dompet Tak Dikenal, Apa Motifnya?

Di sisi pasar, yen sempat menguat tipis ke level ¥146,8 per dolar AS setelah pengumuman kabinet baru. Investor memprediksi, kebijakan fiskal Jepang bisa lebih berhati-hati terhadap pelemahan mata uang yang berlebihan.

“Katayama mungkin tidak akan langsung mengubah kebijakan, tetapi pandangan hawkish-nya terhadap yen bisa menjadi sinyal penting bagi pasar,” ujar analis mata uang dari Nomura, Akiyoshi Takeda.

Penunjukan Katayama menandai akhir dari era panjang dominasi kebijakan yang cenderung mendukung ekspor melalui pelemahan yen, yang dikenal dengan istilah Abenomics.

Kini, pemerintahan Takaichi menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan stabilitas harga dan kesejahteraan publik.