KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dua infrastruktur yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Cipta Karya di Provinsi Sumatera Utara, Jumat (26/1/2018) diresmikan. Kedua infrastruktur tersebut adalah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kota Medan dan Sistem Penyediaan Air Minum Ibukota Kecamatan (SPAM IKK) di Kabupaten Serdang Bedagai. Peresmian dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, di Komplek PDAM Tirtanadi, Medan. Turut hadir dalam acara peresmian tersebut Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, Walikota Medan Dzulmi Edin, dan Direktur PDAM Tirtanadi Sutedi Raharjo. Pada acara tersebut sekaligus diluncurkan Layanan Sambungan Rumah Air Minum Online dan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal Kota Medan. “Dengan adanya IPLT _on site_ ini, limbah yang dibawa truk tinja akan diolah di IPLT. Hasil pengolahannya berupa lumpur yang dikeringkan untuk dimanfaatkan sebagai pupuk. Disamping itu air hasil pengolahannya juga aman dibuang ke saluran air,” kata Basuki dalam keterangan resminya, Jumat (26/1). Pembangunan IPLT Kota Medan dilakukan pada tahun 2017 dengan biaya Rp 6,6 miliar, sementara SPAM IKK Serdang Bedagai dibangun pada tahun 2016 dengan biaya sebesar Rp 18,2 miliar. IPLT Kota Medan dibangun dengan kapasitas pengolahan 100 m3/hari yang ditargetkan dapat melayani 50.000 rumah. Untuk dapat melayani seluruh Kota Medan masih diperlukan pembangunan sebanyak 4 IPLT lagi. Sedangkan, SPAM IKK Kabupaten Serdang Bedagai memiliki kapasitas 50 liter/detik yang dapat melayani hingga 5.000 rumah. Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo mengatakan lumpur tinja dari septic tank harus dikuras/disedot secara periodik untuk menghindari tercemarnya air dan tanah oleh bakteri e coli. “Lumpur tinja harus di olah di IPLT. Truk penyedot tinja juga tidak boleh sembarangan membuang lumpur tinja ke sungai karena akan mengakibatkan pencemaran,” katanya. Disamping infrastruktur sanitasi dan air minum, pada tahun 2017, Kementerian PUPR juga melakukan penataan kawasan kumuh di Kota Medan yakni Kelurahan Belawan Sicanang, Titi Kuning dan Suka Maju melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Masing-masing kelurahan mendapat alokasi dana sebesar Rp 500 juta. Infrastruktur yang dibangun berupa jalan lingkungan, drainase dan ruang terbuka hijau. “Kotaku merupakan program kolaborasi. Tidak hanya Pemerintah Pusat, tetapi juga melibatkan Pemerintah Daerah dan warga, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Kalau masyarakat tidak dilibatkan maka kawasan yang sudah ditata akan kembali kumuh,” kata Sri. Program Kotaku tidak hanya bertujuan membangun infrastruktur lingkungan namun juga meningkatkan ekonomi warga dan perilaku hidup sehat masyarakat. Capaian sanitasi di Indonesia pada tahun 2017 baru mencapai 76,37%. Sedangkan akses air minum mencapai 72,04%. Untuk mencapai 100 % akses sanitasi dan air minum aman di Indonesia, Pemerintah telah mencanangkan gerakan 100-0-100 yakni terpenuhinya 100 % akses air minum, 0 % kawasan kumuh dan 100 % akses sanitasi layak. Dukungan Kementerian PUPR membantu Pemerintah Daerah untuk meningkatkan layanan sanitasi, air minum dan penataan kawasan kumuh juga dilakukan daerah-daerah lainnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Dua proyek sanitasi & air minum Kementerian PUPR di Sumut diresmikan
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dua infrastruktur yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Cipta Karya di Provinsi Sumatera Utara, Jumat (26/1/2018) diresmikan. Kedua infrastruktur tersebut adalah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kota Medan dan Sistem Penyediaan Air Minum Ibukota Kecamatan (SPAM IKK) di Kabupaten Serdang Bedagai. Peresmian dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, di Komplek PDAM Tirtanadi, Medan. Turut hadir dalam acara peresmian tersebut Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, Walikota Medan Dzulmi Edin, dan Direktur PDAM Tirtanadi Sutedi Raharjo. Pada acara tersebut sekaligus diluncurkan Layanan Sambungan Rumah Air Minum Online dan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal Kota Medan. “Dengan adanya IPLT _on site_ ini, limbah yang dibawa truk tinja akan diolah di IPLT. Hasil pengolahannya berupa lumpur yang dikeringkan untuk dimanfaatkan sebagai pupuk. Disamping itu air hasil pengolahannya juga aman dibuang ke saluran air,” kata Basuki dalam keterangan resminya, Jumat (26/1). Pembangunan IPLT Kota Medan dilakukan pada tahun 2017 dengan biaya Rp 6,6 miliar, sementara SPAM IKK Serdang Bedagai dibangun pada tahun 2016 dengan biaya sebesar Rp 18,2 miliar. IPLT Kota Medan dibangun dengan kapasitas pengolahan 100 m3/hari yang ditargetkan dapat melayani 50.000 rumah. Untuk dapat melayani seluruh Kota Medan masih diperlukan pembangunan sebanyak 4 IPLT lagi. Sedangkan, SPAM IKK Kabupaten Serdang Bedagai memiliki kapasitas 50 liter/detik yang dapat melayani hingga 5.000 rumah. Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo mengatakan lumpur tinja dari septic tank harus dikuras/disedot secara periodik untuk menghindari tercemarnya air dan tanah oleh bakteri e coli. “Lumpur tinja harus di olah di IPLT. Truk penyedot tinja juga tidak boleh sembarangan membuang lumpur tinja ke sungai karena akan mengakibatkan pencemaran,” katanya. Disamping infrastruktur sanitasi dan air minum, pada tahun 2017, Kementerian PUPR juga melakukan penataan kawasan kumuh di Kota Medan yakni Kelurahan Belawan Sicanang, Titi Kuning dan Suka Maju melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Masing-masing kelurahan mendapat alokasi dana sebesar Rp 500 juta. Infrastruktur yang dibangun berupa jalan lingkungan, drainase dan ruang terbuka hijau. “Kotaku merupakan program kolaborasi. Tidak hanya Pemerintah Pusat, tetapi juga melibatkan Pemerintah Daerah dan warga, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Kalau masyarakat tidak dilibatkan maka kawasan yang sudah ditata akan kembali kumuh,” kata Sri. Program Kotaku tidak hanya bertujuan membangun infrastruktur lingkungan namun juga meningkatkan ekonomi warga dan perilaku hidup sehat masyarakat. Capaian sanitasi di Indonesia pada tahun 2017 baru mencapai 76,37%. Sedangkan akses air minum mencapai 72,04%. Untuk mencapai 100 % akses sanitasi dan air minum aman di Indonesia, Pemerintah telah mencanangkan gerakan 100-0-100 yakni terpenuhinya 100 % akses air minum, 0 % kawasan kumuh dan 100 % akses sanitasi layak. Dukungan Kementerian PUPR membantu Pemerintah Daerah untuk meningkatkan layanan sanitasi, air minum dan penataan kawasan kumuh juga dilakukan daerah-daerah lainnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
