Jakarta. Pembangunan infrastruktur, khususnya yang ditangani Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sampai dengan tahun kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih dihadapkan pada banyak masalah klasik, yakni anggaran.

Berdasarkan perhitungan Kementerian PUPR tahun 2016 misalnya, total anggaran untuk pembangunan infrastruktur sektor pekerjaan umum dan perumahan yang ideal mencapai Rp 178 triliun. Tapi, pada tahun anggaran ini, kementerian tersebut hanya mendapatkan alokasi anggaran Rp 104 triliun.

Anggaran itu pun, kemudian masih dipangkas Rp 8,4 triliun dan Rp 6,9 triliun karena penerimaan pajak 2016 diperkirakan akan meleset Rp 219 triliun. Permasalahan anggaran itu, harus membuat Kementerian PUPR memutar otak.

Agar pelaksanaan proyek infrastruktur di sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat jalan, mereka menggeser atau mengalihkan pembayaran infrastruktur ke tahun anggaran 2017. Arie Setiadi Moerwanto, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR mengatakan, pembayaran proyek yang perlu penundaan sampai dengan APBN 2017 nanti mencapai sekitar Rp 4 triliun.

Pembayaran proyek jalan yang ditunda tersebut salah satunya untuk Tol Solo- Kertosono. "Karena anggaran untuk mereka belum siap diserap sekarang," katanya pekan lalu.

Selain anggaran, masalah klasik yang masih menghantui pembangunan infrastruktur adalah lahan. Masalah ini, salah satunya terjadi pada pembangunan sarana irigasi baru. Kementerian PUPR memiliki program pembangunan sarana irigasi baru sebanyak satu juta hektare selama lima tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Tapi, pembangunan tersebut terganjal lahan.

Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR mengatakan, kementeriannya kesulitan mendapatkan hamparan lahan seluas lebih dari 3.000 hektare untuk membangun sarana irigasi baru. Luasan hamparan yang ada hanya kecil- kecil.

Sementara itu, masalah klasik ketiga, berkaitan dengan birokrasi. Imam Santosa, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR mengatakan, masalah birokrasi ini terjadi pada rencana pengembangan pembangkit listrik di 18 waduk, antara lain; Batutegi di Lampung, Jatibarang di Jawa Tengah dan Karangkates di Jawa Timur di Jawa Timur.

Walaupun pengembangan PLTA sudah direncanakan sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi, sampai saat ini proyek tersebut belum bisa dilaksanakan. Proyek tersebut sampai saat ini masih terkendala oleh ijin pemanfaatan waduk sebagai barang milik negara (BMN) dari Kementerian Keuangan.

Meski masih mendapatkan hambatan klasik, Kementerian PUPR menilai, itu bukan masalah. Permasalahan tersebut tidak menimbulkan sandungan berarti bagi Kementerian PUPR untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur.

Bahkan, menurut mereka, pembangunan infrastruktur yang ditangani Kementerian PUPR saat ini bisa dikatakan melaju cepat. Untuk pembangunan jalan tol misalnya, selama dua tahun pertama pemerintahan Presiden Jokowi, PUPR bersama dengan swasta telah berhasil menuntaskan pembangunan beberapa ruas tol.

Pertama, Tol Cikopo- Palimanan sepanjang 116, 7 kilometer. Kedua, Tol Pejagan- Pemalang Seksi I dan II sepanjang 20 kilometer yang pembangunannya sempat mangkrak sejak 1996.

Kementerian PUPR juga telah berhasil memulai pembangunan beberapa ruas tol yang sebelumnya sempat mangkrak selama bertahun- tahun. Tol tersebut antara lain; Tol Ruas Pemalang- Batang, dan Batang Semarang, Balikpapan- Samarinda.

Kementerian PUPR juga berhasil memulai pembangunan beberapa ruas Jalan Tol Trans Sumatera. Basuki optimis, dengan percepatan pembangunan tersebut, dalam waktu lima tahun, panjang jalan tol bisa bertambah 1.060 kilometer.

Selain tol, untuk menunjang keterhubungan antar wilayah di daerah pinggiran dan perbatasan, Kementerian PUPR pada dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi juga telah melaksanakan pembangunan jalan Trans Papua. Berdasarkan data kementerian tersebut, sampai dengan tahun anggaran 2016 ini akan ada pembangunan jalan Trans Papua baru sepanjang 135, 8 kilometer.

Jalan tersebut merupakan bagian jalan Trans Papua sepanjang 3.031,4 kilometer yang saat ini sudah tersambung penuh sepanjang 2.624 kilometer. Di sektor ketahanan pangan dan air, pada sepanjang dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi, Kementerian PUPR juga telah berhasil memulai dan menyelesaikan pembangunan infrastruktur pangan dan ketahanan air.

Untuk waduk, sampai dengan 2016 ini, Kementerian PUPR sudah menyelesaikan tujuh buah waduk peninggalan pemerintahan Presiden SBY, salah satunya Waduk Jatigede yang sekarang sudah mulai diairi.

Selain itu, mereka juga sudah memulai dan memulai pembangunan 30 waduk baru, atau 57% dari 65 total pembangunan waduk yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2014-2019).

Di sektor air minum, Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas mengatakan, pemerintah juga akhirnya berhasil memulai pelaksanaan skema pembangunan kerjasama pemerintah badan usaha dalam Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (Umbulan). Keberhasilan tersebut merupakan prestasi besar, mengingat proyek tersebut sudah digagas sejak 1970 lalu.

"Dengan ini, skema kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur, tidak lagi hanya wacana diatas kertas," katanya.

Adanya percepatan itu pun diakui oleh Ketua Apindo, Hariyadi B Sukamdani. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang ditangani Kementerian PUPR merupakan salah satu yang menonjol di bawah Pemerintahan Presiden Jokowi.

"Kinerja PUPR di bawah Pak Basuki menurut saya yang paling baik," katanya usai pertemuan dunia usaha dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto