KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menyampaikan bahwa sektor pangan menunjukkan sejumlah hal yang patut dicatat Miftahudin, Ketua DPW IKAPPI DKI Jakarta menjabarkan bahwa keberhasilan kebijakan pangan tidak semestinya berhenti pada angka produksi, besarnya cadangan, atau klaim swasembada, tetapi juga harga sembako yang terkendali serta kelancaran distribusi hingga keterangkauan bahan pokok. IKAPPI pun menyadari penguatan cadangan beras pemerintah, peningkatan penyerapan hasil produksi dalam negeri, serta upaya memperluas distribusi pangan merupakan langkah penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. "Namun ada pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu apakah seluruh capaian tersebut sudah dirasakan masyarakat sebagai konsumen dan pedagang pasar rakyat sebagai pelaku utama distribusi pangan?" paparnya dalam keterangan yang diterima KONTAN, Senin (19/10/2026). Baca Juga: Dua Tahun Prabowo-Gibran, Pengendalian RKAB dan Impor Energi Jadi Sorotan Miftahuddin melanjutkan, sebagai pusat perdagangan dan konsumsi nasional, Jakarta memiliki tantangan pangan yang khas. Kebutuhan masyarakat sangat besar, sementara pemenuhan pasokannya bergantung pada kelancaran distribusi dari berbagai daerah. Oleh karena itu, persoalan pangan Jakarta tidak cukup dilihat dari ketersediaan stok saja, tetapi juga stabilitas harga, kelancaran distribusi, keterjangkauan bahan pokok, dan keberlangsungan usaha pedagang pasar rakyat harus menjadi bagian dari ukuran keberhasilan. IKAPPI di sisi lain turut mengapresiasi langkah Perumda Pasar Jaya bersama Bulog dalam memperluas distribusi beras SPHP dan MinyaKita. Tetapi, mereka menegaskan pula efektivitas program tersebut tetap perlu diuji melalui data lapangan. "Ini perlu ditanyakan kembali, apakah pasokan tersedia secara konsisten, apakah harga jual terjangkau, dan apakah akses distribusi dirasakan secara adil oleh pedagang kecil? Jangan sampai stok aman, tetapi persoalan harga belum tuntas," ujarnya. IKAPPI juga mencermati stok yang besar, ternyata tidak menjamin harga di tingkat konsumen menjadi murah. Dengan demikian, penguatan cadangan pangan merupakan modal penting untuk menghadapi gejolak pasokan. Baca Juga: Survei Poltracking: Kepercayaan ke Prabowo-Gibran Masih 63,2% Menurut IKAPPI, dari sini Pemerintah perlu memastikan kebijakan dari hulu hingga hilir berjalan selaras. Perlindungan harga di tingkat petani harus berjalan beriringan dengan keterjangkauan harga bagi konsumen, tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha pedagang. Jika ada hambatan distribusi atau ketidaksesuaian antara biaya pengadaan dan ketentuan harga jual, maka persoalan tersebut harus diselesaikan melalui evaluasi kebijakan yang berbasis data, bukan dengan membebankan seluruh tekanan kepada pedagang di tingkat akhir. IKAPPI DKI Jakarta juga memandang bahwa penguatan ketahanan pangan harus diteruskan dengan pembenahan distribusi, pengawasan harga, dan perlindungan ekosistem pasar rakyat. Mereka mendukung setiap kebijakan pemerintah yang terbukti memperkuat kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Tetapi di saat yang sama, kami berkepentingan memastikan pelaksanaannya tidak berhenti pada capaian administratif, tetapi benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi pedagang dan konsumen," lanjutnya. IKAPPI DKI Jakarta berharap evaluasi dua tahun pemerintahan harus menjadi momentum untuk mengidentifikasi apa yang berhasil, apa yang belum optimal, dan apa yang perlu segera diperbaiki. "Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan pangan tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak pangan yang berhasil diproduksi dan disimpan, tetapi juga oleh seberapa mudah masyarakat mendapatkannya dengan harga yang wajar serta seberapa kuat pedagang pasar rakyat bertahan dalam rantai distribusi tersebut," tutup Miftahudin.
Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, IKAPPI DKI Jakarta Sorot Harga Sembako
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menyampaikan bahwa sektor pangan menunjukkan sejumlah hal yang patut dicatat Miftahudin, Ketua DPW IKAPPI DKI Jakarta menjabarkan bahwa keberhasilan kebijakan pangan tidak semestinya berhenti pada angka produksi, besarnya cadangan, atau klaim swasembada, tetapi juga harga sembako yang terkendali serta kelancaran distribusi hingga keterangkauan bahan pokok. IKAPPI pun menyadari penguatan cadangan beras pemerintah, peningkatan penyerapan hasil produksi dalam negeri, serta upaya memperluas distribusi pangan merupakan langkah penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. "Namun ada pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu apakah seluruh capaian tersebut sudah dirasakan masyarakat sebagai konsumen dan pedagang pasar rakyat sebagai pelaku utama distribusi pangan?" paparnya dalam keterangan yang diterima KONTAN, Senin (19/10/2026). Baca Juga: Dua Tahun Prabowo-Gibran, Pengendalian RKAB dan Impor Energi Jadi Sorotan Miftahuddin melanjutkan, sebagai pusat perdagangan dan konsumsi nasional, Jakarta memiliki tantangan pangan yang khas. Kebutuhan masyarakat sangat besar, sementara pemenuhan pasokannya bergantung pada kelancaran distribusi dari berbagai daerah. Oleh karena itu, persoalan pangan Jakarta tidak cukup dilihat dari ketersediaan stok saja, tetapi juga stabilitas harga, kelancaran distribusi, keterjangkauan bahan pokok, dan keberlangsungan usaha pedagang pasar rakyat harus menjadi bagian dari ukuran keberhasilan. IKAPPI di sisi lain turut mengapresiasi langkah Perumda Pasar Jaya bersama Bulog dalam memperluas distribusi beras SPHP dan MinyaKita. Tetapi, mereka menegaskan pula efektivitas program tersebut tetap perlu diuji melalui data lapangan. "Ini perlu ditanyakan kembali, apakah pasokan tersedia secara konsisten, apakah harga jual terjangkau, dan apakah akses distribusi dirasakan secara adil oleh pedagang kecil? Jangan sampai stok aman, tetapi persoalan harga belum tuntas," ujarnya. IKAPPI juga mencermati stok yang besar, ternyata tidak menjamin harga di tingkat konsumen menjadi murah. Dengan demikian, penguatan cadangan pangan merupakan modal penting untuk menghadapi gejolak pasokan. Baca Juga: Survei Poltracking: Kepercayaan ke Prabowo-Gibran Masih 63,2% Menurut IKAPPI, dari sini Pemerintah perlu memastikan kebijakan dari hulu hingga hilir berjalan selaras. Perlindungan harga di tingkat petani harus berjalan beriringan dengan keterjangkauan harga bagi konsumen, tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha pedagang. Jika ada hambatan distribusi atau ketidaksesuaian antara biaya pengadaan dan ketentuan harga jual, maka persoalan tersebut harus diselesaikan melalui evaluasi kebijakan yang berbasis data, bukan dengan membebankan seluruh tekanan kepada pedagang di tingkat akhir. IKAPPI DKI Jakarta juga memandang bahwa penguatan ketahanan pangan harus diteruskan dengan pembenahan distribusi, pengawasan harga, dan perlindungan ekosistem pasar rakyat. Mereka mendukung setiap kebijakan pemerintah yang terbukti memperkuat kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Tetapi di saat yang sama, kami berkepentingan memastikan pelaksanaannya tidak berhenti pada capaian administratif, tetapi benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi pedagang dan konsumen," lanjutnya. IKAPPI DKI Jakarta berharap evaluasi dua tahun pemerintahan harus menjadi momentum untuk mengidentifikasi apa yang berhasil, apa yang belum optimal, dan apa yang perlu segera diperbaiki. "Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan pangan tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak pangan yang berhasil diproduksi dan disimpan, tetapi juga oleh seberapa mudah masyarakat mendapatkannya dengan harga yang wajar serta seberapa kuat pedagang pasar rakyat bertahan dalam rantai distribusi tersebut," tutup Miftahudin.
TAG:
