KONTAN.CO.ID-JAKARTA.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus memainkan peran strategis dalam mendukung agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama dua tahun terakhir.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, APBN tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas ekonomi dan fiskal, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, memperluas akses layanan dasar, serta mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut disampaikan Suahasil dalam forum bertajuk "Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kerja Nyata Melanjutkan Asta Cita" yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Baca Juga: Rangkap Jabatan, Menteri Bahlil Klaim Dapat Satu Gaji, Berapa Gaji & Tunjangannya?

Suahasil mengatakan, momentum dua tahun pemerintahan menjadi kesempatan untuk melakukan refleksi terhadap berbagai kebijakan yang telah berjalan sekaligus melihat arah kebijakan pemerintah ke depan.

"Ini bagus sekali. Ini membuat kita mendapatkan kesempatan untuk duduk dan berpikir, dua tahun ini apa yang sudah terjadi," kata Suahasil kepada awak media di Jakarta, Kamis (8/10/2026)

Ia menilai salah satu catatan penting dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran adalah proses transisi pemerintahan yang berjalan lancar. Setelah Presiden Prabowo memulai pemerintahan bersama Kabinet Merah Putih, pemerintah kemudian melakukan berbagai penyesuaian dari sisi fiskal.

"Secara ringkas, pertama ada transisi yang sangat lancar, sangat smooth ketika Presiden Prabowo memulai pemerintahan Kabinet Merah Putih," ujarnya.

Dari sisi fiskal, Suahasil mengatakan pemerintah melakukan penyelarasan dan efisiensi anggaran agar APBN dapat diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas.

"Lalu kemudian berbagai di sisi fiskal ada anggaran yang kita selaraskan, anggaran yang kita efisienkan," katanya.

Baca Juga: Komentar Fraksi DPR Mengenai Putusan MK soal Ijazah Gibran

Namun, menurutnya efisiensi anggaran tersebut bukan berarti pemerintah menghentikan dukungan terhadap program pembangunan. Anggaran negara tetap digunakan untuk membiayai berbagai program unggulan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

"Dan kemudian ada anggaran yang kita gunakan untuk berbagai macam program unggulan yang bekerja terus sampai dengan hari ini, di pendidikan, di bidang kesehatan, di pembangunan infrastruktur," ujar Suahasil.

Dalam sektor pendidikan, dukungan APBN antara lain diwujudkan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hingga 31 Agustus 2026 telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat.

Pemerintah juga memperluas program Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, melakukan revitalisasi sekolah dan madrasah, serta mendorong digitalisasi pembelajaran.

Sementara di sektor kesehatan, APBN menopang perluasan program Cek Kesehatan Gratis. Program tersebut telah menjangkau 70,3 juta penduduk pada 2025 dan meningkat menjadi 99,1 juta penduduk hingga September 2026.

Pemerintah juga memberikan dukungan untuk renovasi 10.000 puskesmas serta pembangunan dan pemenuhan fasilitas rumah sakit umum daerah (RSUD) lengkap di berbagai daerah.

"APBN hadir untuk memastikan prioritas pembangunan pemerintah dapat berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Kita tidak hanya berbicara mengenai angka dalam APBN, tetapi bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan negara dapat memperkuat kualitas manusia, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," ujar Suahasil.

Selain menjalankan berbagai program prioritas, Suahasil mengatakan APBN juga tetap berperan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan fiskal di tengah dinamika ekonomi global. Hal ini tercemin dari perekonomian Indonesia yang tetap tumbuh di kisaran 5%.

Di saat yang sama, pemerintah terus melakukan reformasi fiskal dan sektor keuangan untuk menjaga kesehatan APBN serta memperkuat daya tahan ekonomi nasional.

Suahasil juga menyebut, pemerintah mengoptimalkan fungsi APBN dalam melindungi masyarakat dan perekonomian dari berbagai risiko. Salah satunya melalui penguatan pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas ekonomi ilegal yang berpotensi menggerus penerimaan negara sekaligus mengganggu aktivitas ekonomi yang sehat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News