KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang genap berusia dua tahun pada 20 Oktober 2026 mendapat sorotan dari kalangan industri energi. Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) menilai arah kebijakan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah kepemimpinan Prabowo dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sudah berada di jalur yang tepat dengan hasil terukur. Namun, ada catatan yang perlu segera diperkuat oleh pemerintah ke depan. Ketua Bidang 8 Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Yudha Permana Jayadikarta menilai kinerja sektor ESDM sejauh ini telah menunjukkan hasil yang terukur.
Baca Juga: Mantan KSAD Subagyo Hadi Siswoyo Meninggal Dunia, Pemerintah Sampaikan Duka "Arah sektor ESDM sudah tepat dan hasilnya terukur capaian kinerja 2025 rata-rata 105,66% dengan 13 dari 19 indikator utama tercapai, bauran energi terbarukan naik dari 14,65% menjadi 15,75%, kapasitas pembangkit tumbuh dari 100,65 GW menjadi sekitar 107,5 GW, dan produksi minyak naik dari 580.000 menjadi 605.000 barel per hari. RUPTL 2025–2034 pun menyiapkan tambahan 69,5 GW, sekitar 76% di antaranya energi terbarukan dan penyimpanan," ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (20/6/2026). Di sisi lain, Yudha menyoroti, publik belakangan ini disuguhkan oleh masalah kelangkaan BBM dan blackout listrik yang berulang di beberapa daerah. Masalah antrean BBM di Bali akibat keterlambatan kapal serta pemadaman listrik massal di Sumatera akibat gangguan SUTET 275 kV menunjukkan bahwasanya keandalan infrastruktur energi nasional masih memerlukan penguatan yang terencana. "Pemerintahan Presiden Prabowo bersama Menteri Bahlil telah menempatkan swasembada energi sebagai prioritas, dan respons cepat di lapangan patut dihargai SPBU strategis di Bali dibuka 24 jam dan listrik Sumatera pulih bertahap dalam sekitar 48 jam," ungkapnya. Mengenai ambisi program PLTS 100 GWp, Yudha menuturkan, pengadaan lahan seluas 24.000 hektare di Jawa, harmonisasi Perpres lintas kementerian, hingga ketersediaan jaringan dan baterai penyimpanan harus diselaraskan secara tertib agar produksi modul dalam negeri dapat terserap maksimal. "Keberanian Presiden Prabowo menetapkan target 100 GW surya dalam tiga tahun, dan langkah Menteri Bahlil menyiapkan tahap pertama 17 GW hingga mendapat persetujuan Presiden pada 28 Juli, patut diapresiasi," tuturnya.
Terakhir, pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi dinilai memiliki urgensi untuk menyinkronkan kebijakan sektor investasi, perindustrian, dan ESDM. Menurutnya, ini diharapkan mampu mempercepat eksekusi transisi energi sekaligus menjaga ketahanan energi nasional, selama dibarengi dengan mekanisme pembagian kewenangan yang jelas dan tata kelola yang transparan dalam Perpres pembentukannya.
Baca Juga: Greenpeace: Krisis Iklim Tekan Daya Beli di Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News