KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi petani sawit rakyat selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mulai dari minimnya dukungan untuk memenuhi standar pasar global hingga dampak kebijakan mandatori biodiesel 50% (B50).

Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto mengatakan, petani masih menghadapi ketidakjelasan kebijakan dan minimnya dukungan teknis dalam memenuhi tuntutan pasar global, termasuk penerapan EUDR dan implementasi Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Baca Juga: Harga Batubara Tinggi Jadi Momentum Genjot Produksi, tapi Target Belum Tentu Tercapai

"Petani masih menghadapi ketidakjelasan arah kebijakan dan dukungan teknis. Pemerintah perlu memastikan adanya peta jalan nasional yang konkret, pembagian tanggung jawab antarkementerian dan pemerintah daerah, serta mekanisme pendampingan yang dapat dijangkau petani kecil," terangnya saat dihubungi Kontan, Senin (20/10/2026).

Menurut POPSI, tanpa dukungan yang memadai, petani berisiko tertinggal dalam memenuhi persyaratan pasar internasional. Persoalannya bukan karena petani menolak standar keberlanjutan, melainkan keterbatasan akses terhadap pendampingan dan sarana untuk memenuhinya.

POPSI juga menyoroti perlunya penguatan sistem ketertelusuran (traceability) nasional untuk memastikan asal-usul tandan buah segar (TBS), meningkatkan transparansi rantai pasok, serta membantu petani memenuhi persyaratan pasar global.

"Namun, tanpa kejelasan sistem, integrasi data, standar yang digunakan, serta mekanisme akses dan perlindungan data petani, ketertelusuran justru berpotensi menjadi beban administratif baru," katanya.

Darto menegaskan, petani rakyat membutuhkan pendampingan dan pembiayaan untuk memenuhi persyaratan data maupun sertifikasi. Upaya tersebut juga harus disertai kepastian bahwa pemenuhan standar dapat membuka akses pasar dan memberikan manfaat ekonomi bagi petani.

Selain tuntutan pasar global, POPSI menyoroti tingginya biaya pengangkutan, termasuk biaya bahan bakar solar, yang menekan pendapatan petani. Beban ini terutama dirasakan petani yang lokasi kebunnya jauh dari jalan utama atau pabrik kelapa sawit.

"Ketika biaya transportasi meningkat sementara harga TBS tidak memberikan ruang keuntungan yang memadai, margin usaha petani semakin tergerus," jelasnya.

Karena itu, pemerintah diminta mengevaluasi kesejahteraan petani secara menyeluruh dengan memperhitungkan biaya yang ditanggung sejak pengangkutan hasil panen dari kebun hingga ke pabrik, bukan hanya melihat harga jual TBS.

POPSI turut menyoroti mandatori B50 dan meminta pemerintah mengevaluasi dampaknya terhadap petani sawit rakyat. Menurut Darto, peningkatan penyerapan minyak sawit untuk kebutuhan energi domestik seharusnya memberikan manfaat yang seimbang bagi seluruh pelaku industri, termasuk pekebun.

"Namun, apabila kebijakan tersebut meningkatkan kebutuhan pembiayaan, mengubah struktur permintaan dan pasokan, atau menambah tekanan pada mekanisme harga tanpa perlindungan yang memadai bagi petani, manfaat kebijakan energi nasional berisiko tidak dirasakan secara adil," tegas dia.

Untuk itu, POPSI meminta pemerintah membuka data dan hasil evaluasi dampak B50 terhadap harga CPO, harga TBS, biaya industri, serta pendapatan petani.

"Jangan sampai petani diminta menopang agenda ketahanan energi nasional, tetapi justru menghadapi tekanan harga dan penurunan pendapatan," ungkapnya.

Secara keseluruhan, POPSI menegaskan petani sawit rakyat tidak menolak hilirisasi, program biodiesel, penataan aset negara, maupun penerapan standar keberlanjutan. Namun, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kemampuan dan kepentingan petani.

"Jika pemerintah ingin membangun industri sawit yang kuat, petani harus ditempatkan sebagai bagian utama dari pembangunan, bukan sekadar pemasok bahan baku yang menanggung semua dampaknya,” tegas Darto.

Baca Juga: Penjualan Formosa Ingredient (BOBA) Naik 20,48% Jadi Rp 160,04 M per Kuartal III-2026

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News