KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menilai kebijakan pemerintah selama dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum mengakomodasi kebutuhan petani sawit rakyat secara memadai.

Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto mengatakan, petani sawit masih menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari ketidakpastian tata kelola sawit sitaan, tekanan terhadap harga tandan buah segar (TBS), keterbatasan akses pasar, hingga minimnya dukungan peremajaan kebun dan pembangunan sarana serta prasarana perkebunan.

"Kami mempertanyakan di mana posisi petani sawit rakyat dalam agenda besar pembangunan sawit nasional,” tegas Darto saat dihubungi Kontan, Senin (20/10/2026).

Baca Juga: Superior Prima (BLES) Makin Efisien dengan Operasionalkan PLTS dan Forklift Listrik

Salah satu masalah yang disoroti POPSI adalah tata kelola perkebunan sawit sitaan yang berada di bawah kendali negara. Menurut Darto, penyitaan dan pengambilalihan lahan maupun aset perkebunan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum.

"Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menciptakan ketidakpastian baru bagi petani, pekerja perkebunan, dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas ekonomi di sekitar perkebunan," jelasnya.

Darto menegaskan, penataan sawit sitaan tidak cukup hanya berorientasi pada penguasaan aset dan penerimaan negara, tetapi juga perlu menjamin perlindungan hak masyarakat serta keberlanjutan ekonomi di tingkat lokal.

Selain itu, POPSI menggarisbawahi pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dan implikasinya terhadap tata niaga komoditas strategis, termasuk kelapa sawit.

Darto mengatakan, petani membutuhkan perdagangan yang transparan, persaingan usaha yang sehat, dan kepastian penyerapan TBS. Jika pengaturan ekspor semakin terkonsentrasi tanpa mekanisme yang menjamin persaingan sehat dan transmisi harga yang wajar, petani berisiko dirugikan.

"Di tengah kekhawatiran terhadap penurunan harga TBS, pemerintah perlu menjelaskan bagaimana kebijakan DSI akan melindungi kepentingan petani dan memastikan manfaat perdagangan komoditas benar-benar dirasakan hingga tingkat kebun," kata Darto.

POPSI juga menyoroti hambatan pemasaran produk hilirisasi sawit di pasar ekspor. Menurut Darto, gangguan pemasaran dapat memicu penumpukan stok dan memengaruhi produksi pabrik, permintaan bahan baku, serta penyerapan TBS dari petani.

Dalam kondisi tersebut, petani berisiko menghadapi penurunan harga, pembatasan pembelian, hingga kesulitan menjual hasil panen. Karena itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan hilirisasi dan perdagangan tidak menghambat penyerapan hasil kebun rakyat.

Di sisi lain, dukungan untuk program peremajaan sawit rakyat (PSR) dan pembangunan sarana serta prasarana perkebunan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dinilai belum sebanding dengan kebutuhan di lapangan.

Darto menyebut, banyak kebun petani telah memasuki usia tidak produktif atau memiliki produktivitas rendah. Padahal, peremajaan membutuhkan modal, pendampingan teknis, akses bibit unggul, serta jaminan penghidupan selama tanaman belum menghasilkan.

"Tanpa dukungan yang cukup, petani sulit meningkatkan produktivitas dan pendapatannya. Demikian pula, keterbatasan sarana dan prasarana akan terus menghambat perbaikan akses kebun, efisiensi pengangkutan, serta kualitas dan daya saing produksi," jelas Darto.

Menurut dia, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat juga berpotensi membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam membina dan mendampingi petani.

Padahal, pemerintah daerah berperan dalam pendataan pekebun, penerbitan dan penguatan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), pendampingan kelembagaan petani, penyelesaian persoalan perkebunan, serta peningkatan produktivitas.

Darto menegaskan, ketika anggaran dan kapasitas daerah semakin terbatas, petani dapat kehilangan akses terhadap layanan publik yang justru sangat dibutuhkan untuk memperbaiki tata kelola perkebunan.

"Sentralisasi kebijakan tanpa dukungan sumber daya yang memadai bagi daerah hanya akan memperlebar kesenjangan antara target nasional dan kenyataan di tingkat kebun," tandasnya.

Baca Juga: ICE BSD City Catat 3.300 Event, Pengunjung Tembus 18,9 Juta Orang

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News