KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah, mulai dari ketergantungan impor energi hingga pembenahan tata kelola pertambangan dan kepastian pasokan domestik.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Saleh Abdurrahman, menilai pemerintah masih perlu memperbaiki distribusi BBM dan menjaga keandalan pasokan energi primer, termasuk batubara untuk pembangkit listrik.

Tantangan tersebut semakin relevan di tengah dinamika geopolitik dan perubahan iklim.

“Perlu ada perbaikan dalam menjamin pasokan energi di beberapa daerah, baik energi final khususnya BBM dan listrik, termasuk keandalan pasokan sumber energi primer untuk listrik seperti batubara,” kata Saleh kepada Kontan.co.id.

Baca Juga: Pasokan Gas RI Terbatas, Sektor Industri dan Kelistrikan Berebut Alokasi

Dari sisi tata kelola pertambangan, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Bisman Bakhtiar, menyoroti ketergantungan impor energi serta celah dalam pengelolaan perizinan tambang, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Menurut dia, tata kelola BBM juga masih perlu diperbaiki.

Bisman menegaskan, keberhasilan sektor ESDM tidak cukup diukur dari besarnya investasi dan penerimaan negara. Pemerintah juga perlu memastikan ketahanan energi, peningkatan nilai tambah di dalam negeri, dan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Batubara dan Mineral Indonesia (Aspebindo), Anggawira, menilai penguatan tata kelola RKAB dan pemenuhan kebutuhan energi domestik menjadi agenda penting. Namun, pelaksanaannya perlu dinilai dari kepastian investasi, keberlanjutan penerimaan negara, serta dampaknya bagi masyarakat di daerah penghasil.

“Keberhasilannya kini perlu dinilai dari pelaksanaan, apakah pasokan dalam negeri terjaga, investasi dan hilirisasi berjalan secara ekonomis, penerimaan negara meningkat secara berkelanjutan, serta manfaatnya dirasakan masyarakat di daerah penghasil,” ujarnya.

Baca Juga: Kelangkaan BBM di Sejumlah Daerah, Kadin Ungkap Dampak Kerugian Ke Dunia Usaha

Di sisi lain, anggota Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyoroti sejumlah capaian pemerintah, antara lain lifting minyak bumi yang mencapai 605.000 barel per hari pada 2025, penerapan biodiesel B50 sejak Juli 2026, serta perluasan jaringan listrik desa ke 1.516 lokasi sepanjang 2025.

Bambang menilai capaian tersebut perlu diikuti manfaat nyata bagi masyarakat, penguatan daya saing industri, dan peningkatan ketahanan ekonomi nasional.

Dengan demikian, evaluasi sektor ESDM selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tidak hanya bertumpu pada capaian produksi dan perluasan program energi. Pembenahan tata kelola pertambangan, pengurangan ketergantungan impor, keandalan pasokan, serta kepastian investasi masih menjadi pekerjaan yang perlu dituntaskan pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News