KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Partai Demokrat membuat pernyataan mengejutkan. Partai Demokrat mengungkap bakal calon presiden Anies Baswedan bakal mengusung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres.

Partai Demokrat pun kecewa berat dengan keputusan ini. Sebab, Partai Demokrat keputusmenilai an memasangkan Anies dengan Muhaimin sebagai keputusan sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Terlebih, sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang digadang-gadang bakal mendampingi Anies sebagai cawapres.

"Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh," kata Teuku Riefky Harsya, Sekjen Partai Demokrat yang juga Anggota Tim 8 dalam keterangan tertulis, Kamis (31/8).

Baca Juga: Survei LSI: Pemilih Jokowi di 2019, 58,2% Cenderung Pilih Ganjar Pranowo

Teuku menambahkan, Partai Demokrat sudah melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Anies mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar.

"Demokrat “dipaksa” menerima keputusan itu (fait accompli)," tandasnya.

Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai.

Teuku Riefky juga membeberkan, pada pertemuan bersama Tim 8 dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Capres Anies menyampaikan bahwa deklarasi akan dilakukan pada awal September 2023.

Waktu itu, kata Teuku, capres Anies dan Tim 8 berpendapat bahwa tidak ada alasan lagi untuk menunda waktu deklarasi. Karena waktunya sudah semakin mendesak dan sesuai mandat yang dimiliki, capres Anies sudah menentukan Cawapresnya.

"Bahkan, Capres Anies menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani, kepada Ketum AHY pada tanggal 25 Agustus 2023 (enam hari yang lalu). Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi cawapresnya," kata dia.

Namun sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja parpol koalisi bersama capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan.

Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS.

Malam itu juga, Teuki bilang, capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu.

Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya.

Baca Juga: Anies Baswedan Ingin Miskinkan Semua Koruptor Biar Jera

Teuki Riefky mengatakan, rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol.

"Jjuga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat