Jakarta. Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS), Alex Usman, dituntut hukuman pidana tujuh tahun penjara.

Jaksa menilai Alex telah berperan dalam korupsi pengadaan UPS. Saat pengadaan UPS dilakukan, Alex menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan UPS di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat.

Tuntutan dibacakan jaksa penuntut Umum Tasrifin di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Kamis (3/3/2016).

BNP Paribas Asset Management Soroti Peluang Investasi 2026 untuk Pertumbuhan Ekonomi

Dalam dakwaan jaksa sebelumnya, Alex Usman disebut telah memperkaya diri dan orang lain serta korporasi dalam proyek pengadaan UPS untuk 25 sekolah SMA/SMKN pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat pada APBD Perubahan Tahun 2014.

Dalam kasus itu, perbuatannya diduga telah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 81,4 miliar.

Atas perbuatannya itu, Alex diancam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam kasus pengadaan UPS pada APBD-P 2014, Bareskrim telah menetapkan empat tersangka.

Dua tersangka ialah dari pihak eksekutif, yaitu Alex Usman dan Zaenal Soleman. Alex diduga melakukan korupsi saat menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat, sedangkan Zaenal saat menjadi PPK pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat.

Dua tersangka lainnya ialah dari pihak DPRD, yaitu Muhammad Firmansyah dari Fraksi Partai Demokrat dan Fahmi Zulfikar dari Fraksi Partai Hanura. Mereka diduga terlibat dalam kasus UPS saat sama-sama menjadi anggota Komisi E DPRD DKI periode 2009-2014.

(Jessi Carina)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News