JAKARTA. Adanya indikasi suap di Blok Mahakam, Kalimantan Timur yang ditemukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat beberapa pihak geram. Mereka meminta pemerintah tidak lagi memperpanjang pengelolaan Blok Mahakam oleh Total EP Indonesie setelah masa berakhir kontrak pada tahun 2017 mendatang.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) Effendi Sirajuddin mengatakan, semua kontrak blok migas yang dikelola asing mutlak tidak diperpanjang, sebab perusahaan nasional saat ini cukup mampu mengelola blok migas.

Sementara , pengamat perminyakan Kurtubi mendesak Presiden SBY untuk segera memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Total EP di Blok Mahakam. Hal ini perlu dilakukan supaya menutup peluang terjadinya dugaan suap yang saat ini tengah ditelisik KPK.

Sambung Kurtubi, setelah Blok Mahakam di kembalikan ke negara, pemerintah sebaiknya segera menyerahkan pengelolaan blok tersebut kepada Pertamina. Dengan demikian, produksi gas dari Blok Mahakam tersebut bisa dipakai untuk mempercepat konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke gas. "Dengan mengganti pembangkit listrik tenaga diesel di Kalimantan Timur dengan pembangkit listrik tenaga gas yang lebih murah." ungkap Kurtubi, Senin (2/9).

Menurut Kurtubi, pemerintah kemudian segera membangun receiving terminal Liquified Natural Gas di beberapa daerah seperti Ampenan, Bima, Kupang, Ambon, Ternate, Manado agar konsumsi BBM di daerah-daerah tersebut bisa beralih ke gas. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tersebut bisa lebih dipercepat dan impor BBM dikurangi.

Sementara itu, Ketua Indonesian Petroleum Association (IPA) Lukman Mahfoedz meminta pemerintah untuk segera memutuskan renegosiasi kontrak Total EP di Blok Mahakam. "Proses renegosiasi yang berkepanjangan justru akan merugikan negara," kata dia.

Selain itu, kata Lukman, jika renegosiasi kontrak tersebut tidak segera diputuskan, aset Blok Mahakam akan under investment. Akibatnya, produksi dari Blok Mahakam akan terganggu dan kegiatan eksplorasi atas potensi yang tersisa akan berkurang. "Saya tidak bisa komentar soal keputusan itu," ungkap dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Azis Husaini