JAKARTA. Presiden Joko Widodo dianggap kembali melanggar janji-janji kampanyenya pada Pemilu Presiden 2014 karena memilih anggota-anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dari orang-orang partai politik.

Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengatakan bahwa pada pilpres lalu, Jokowi sudah berulang kali berjanji untuk tidak bagi-bagi kursi. Namun, nyatanya praktik bagi-bagi kursi terus terulang baik saat pemilihan menteri, kepala-kepala lembaga negara, hingga anggota Wantimpres.

"Bagi-bagi kursi, penghormatan pada warga senior di parpol. Hal ini mempertegas ketidakberhasilan Jokowi menjaga komitmen dan janji dia selama kampanye," ujar Hendri kepada Kompas.com, Senin (19/1).

Hendri berharap, meskipun diisi oleh orang-orang politik, Wantimpres tetap bisa memberi masukan terbaik untuk presiden dalam menjalankan pemerintahan. "Mudah-mudahan keberadaan Wantimpres tidak hanya untuk memenuhi tuntutan undang-undang, tapi memang dibutuhkan oleh Presiden," ujarnya.

Hari ini Jokowi melantik sembilan anggota Wantimpres. Sembilan anggota Wantimpres itu adalah Sidarta Danusubrata (PDI Perjuangan), Suharso Monoarfa (Partai Persatuan Pembangunan, Jan Darmadi (Partai Nasdem), Rusdi Kirana (Partai Kebangkitan Bangsa), Yusuf Kartanegara (Partai Keadilan dan Pembangunan Indonesia), Subagyo Hadi Siswoyo (Partai Hati Nurani Rakyat), Abdul Malik Fadjar, Sri Adiningsih, dan Hasyim Muzadi (Nahdlatul Ulama). (Ihsanuddin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie