JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) siap menyisir kontrak-kontrak di Blok Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang tidak jalan. Maklum, selama ini para pemenang tender di suatu blok migas banyak yang melakukan praktik jual-beli. 

Dampak dari praktik tersebut, program eksplorasi tidak jalan, padahal sudah diberikan waktu selama enam tahun untuk melakukan eksplorasi. Buntutnya, harapan Indonesia bisa menambah cadangan migas pun sulit tercapai, terlebih mencapai produksi penuh sesuai target pun punah. 

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, pembentukan Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) salah satunya akan merevisi proses perizinan di hulu, supaya mencegah penjualan blok migas. "Ini supaya mafia migas tidak leluasa dalam beroperasi," kata Sudirman dalam konfrensi pers di Kantornya, Minggu (16/11).

Untuk itu, Sudirman  berjanji akan melakukan kajian untuk membenahi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Maklum, selama ini yang memiliki data berjalan atau tidaknya program eksplorasi adalah lembaga pengawas itu. "SKK Migas memang harus ditata ulang agar ada efisiensi yang menunjukan pekerjaan secara optimal," imbuh dia.

Data SKK Migas menunjukkan, dari 320 kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang beroperasi, hanya 10 KKKS yang memiliki komitmen untuk melakukan eksplorasi demi mendapatkan cadangan migas baru. 

Pengamat Migas dari ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto mengatakan, praktik jual beli migas memang sudah akut, kuat dan merugikan negara, hal itu diperparah dengan tingkah polah KKKS yang tidak berkomitmen memenuhi tata pengelolaan migas yang benar.

Pri Agung bilang, modus pada KKKS yang tidak berkomitmen itu selalu beralasan bahwa blok yang mereka menangkan tidak ekonomis. Anehnya, blok migas tersebut malah dijual ke pihak lain. "Dari sana saja Negara sudah dirugikan, ini terjadi SKK Migas dengan KKKS saling bekerjasama," ungkap dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto