JAKARTA. Dana cadangan sosial sebesar Rp 10 triliun, sepertinya tidak akan cukup menutupi dampak sosial. Jika pemerintah benar-benar menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) Rp 3000 per liter. Sebelumnya, pemerintah telah menganggarkan dana cadangan sosial masing-masing Rp 5 triliun dalam  anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) 2014 dan APBN 2015.

Menurut mantan wakil menteri keuangan Bambang Brodjonegoro dalam pembahasan APBN bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu lalu, diketahui setiap Rp 5 triliun anggaran cadangan sosial diasumsikan kenaikan harga BBM Rp 1.000 per liter.

Nah, jika ada dana cadangan sebesar Rp 10 triliun, artinya hanya sanggup untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM bersubsidi Rp 2.000 per liter. "Setiap Rp 5 triliun, akan digunakan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat selama tiga bulan," ujar Bambang.

Padahal, rencananya presiden Joko Widodo berencana akan menaikan harga BBM sebesar Rp 3.000 per liter. Sementara dampak inflasinya diperkirakan lebih dari 4%.

Salah satu tim ekonomi Jokowi Arief Budimanta mengatakan, pihaknya menetapkan berapa kenaikan harga BBM bersubsidi. Sebab, hingga kini pihaknya masih melakukan kajian tentang kenaikan harga yang tepat.

Namun, jika dana bantuan sosial dinilai kurang pihaknya akan mencari sumber penghematan lainnya. Menurutnya, berapapun kenaikan harga BBM bersubsidi, pemerintah Jokowi tidak akan membebani masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto