KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 kemungkinan bisa melebar ke 2,3% hingga 2,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB) akibat penambahan alokasi belanja pemerintah. Sebagai informasi, pemerintah menargetkan defisit APBN tahun ini sebesar 2,29% dari PDB, atau dalam nominal sebesar Rp 522,8 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, potensi defisit APBN 2024 tersebut antara lain karena tahun ini pemerintah menambah anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun, sehingga total anggarannya menjadi Rp 40,68 triliun.
Baca Juga: Target Pertumbuhan Ekonomi 5,3%-5,6% pada 2025 Dinilai Tak Realistis Faktor lain adalah karena adanya tambahan 2 program bansos untuk memitigasi pangan dan juga stunting. Pertama BLT tunai sebesar Rp 600.000 untuk 22 juta KPM dengan anggaran Rp 11,25 triliun. kedua, bantuan beras 10 kg (ditambah telur dan daging ayam untuk keluarga yang memiliki balita stunting) sampai dengan Juni 2024 mencapai Rp 17,5 triliun. Disamping itu, ia juga menyampaikan saat sidang kabinet telah diputuskan bahwa tidak akan ada kenaikan tarif listrik, tidak ada kenaikan harga BBM sampai dengan Juni, baik itu BBM subsidi dan non subsidi. Dengan keputusan tersebut lanjutnya, akan membutuhkan anggaran tambahan untuk Pertamina maupun PLN. “Itu akan diambil dari sisa SAL (Saldo Anggaran Lebih) atau pelebaran defisit anggaran di 2024. (Outlook defisit 2024) 2,3%-2,8%. Jadi tahun depan pun dalam bandwidth maupun dalam kerangka yang sama, 2,4%-2,8% (dari PDB) tapi realistis,” tutur Airlangga kepada awak media, Senin (26/2). Dalam kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, defisit APBN 2025 kemungkinan ditargetkan sebesar 2,45% sampai dengan 2,8% dari PDB. "Dari sidang kabinet hari ini diputuskan paling tidak arahan dari bapak presiden dan kabinet adalah posturnya tadi dalam kisaran bisa diterima dengan defisit antara 2,45% sampai dengan 2,8% (dari PDB)," ujar Sri Mulyani.
Baca Juga: APBN 2025 Harus Disusun dengan Hati-hati Saat Proses Transisi Kepemimpinan Presiden Ia menyampaikan, saat ini pemerintah mulai melakukan pembahasan awal rencana kerja pemerintah (RKP) dan RAPBN tahun 2025. Termasuk kebijakan ekonomi makro dan fiskal tahun 2025. Menurutnya, saat ini yang paling penting adalah komunikasi antara pemerintah sekarang dengan pemerintah yang akan datang untuk bisa mewadahi dalam rancangan tersebut. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Herlina Kartika Dewi
