KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menemukan adanya inefisiensi belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tidak tanggung-tanggung, inefisiensi ini berkisar 75% dari total keseluruhan anggaran APBD. "Kami masih melihat adanya inefisiensi belanja daerah. APBD itu lebih dari 75% habis untuk belanja gaji dan operasional sehingga pembangunan daerah menjadi kurang," kata Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (18/9). Menkeu merinci, porsi belanja pegawai di dalam APBD berada di angka 36%. Kemudian, penggunaan anggaran untuk belanja yang sifatnya bukan investasi, seperti belanja barang dan jasa serta perjalanan dinas juga tinggi, sekitar 13,4%. Ditambah belanja jasa kantor mencapai 17,5%.
Duh, lebih dari 75% APBD habis untuk belanja gaji dan operasional
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menemukan adanya inefisiensi belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tidak tanggung-tanggung, inefisiensi ini berkisar 75% dari total keseluruhan anggaran APBD. "Kami masih melihat adanya inefisiensi belanja daerah. APBD itu lebih dari 75% habis untuk belanja gaji dan operasional sehingga pembangunan daerah menjadi kurang," kata Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (18/9). Menkeu merinci, porsi belanja pegawai di dalam APBD berada di angka 36%. Kemudian, penggunaan anggaran untuk belanja yang sifatnya bukan investasi, seperti belanja barang dan jasa serta perjalanan dinas juga tinggi, sekitar 13,4%. Ditambah belanja jasa kantor mencapai 17,5%.