JAKARTA. Pasca-pengesahan persetujuan pengajuan hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama yang dilakukan pada Kamis (26/2) pekan lalu, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi tak pernah lagi menunjukkan batang hidungnya. Pras yang biasanya begitu mudah ditemui di ruang kerjanya di lantai sepuluh Gedung DPRD DKI tiba-tiba menghilang. Tak hanya itu, ponselnya pun tiba-tiba menjadi sulit dihubungi. Hal tersebut terjadi sampai Rabu (4/3) ini. Padahal, konfirmasi dari Pras saat ini sangat ditunggu-tunggu, terutama terkait pernyataan Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana yang menyebut Ahok sempat mencoba menyogok Pras, beberapa hari sebelum berlangsungnya rapat paripurna pengesahan hak angket terhadap Ahok. Tak jelas apa yang menyebabkan Pras tak kunjung menampakkan diri. Rekan separtainya yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Jhonny Simanjuntak, bahkan mengaku tidak mengetahui pasti ke mana Pras. Ia hanya mengaku mendengar informasi bahwa Pras sedang sakit diare. "Beliau lagi sakit. Sakit diare," kata Jhonny. Salah seorang anggota DPRD DKI menyebutkan, saat ini Pras dalam posisi tertekan terkait keikutsertaan Fraksi PDI Perjuangan dalam persetujuan hak angket. Sebab, keputusan tersebut tak sesuai dengan kebijakan di DPP PDI Perjuangan. "Bisa terancam di PAW (penggantian antar-waktu) dia," ucap anggota yang enggan disebut namanya itu. Pernyataan anggota tersebut selaras dengan pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan AP Batubara, beberapa hari silam. Dalam pernyataannya, Batubara mengaku gerah dengan sikap para anggota Fraksi PDI-P di DPRD DKI, terkait dengan sikap mereka dalam pengajuan hak angket. Batubara bahkan telah meminta agar Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri segera menginstruksikan agar fraksi terbesar di DPRD DKI itu menarik dukungan terhadap pengajuan hak angket terhadap Ahok. "Saya minta Megawati instruksikan kader PDI-P cabut hak angket. Kalau mereka tidak mau, saya minta tarik kader dari DPRD," kata Batubara di kantornya, Senin (2/3). Batubara menyebut Ahok dipilih oleh rakyat, dan hanya rakyat yang berhak menilai kinerja Ahok. Oleh karena itu, kata dia, Fraksi PDI-P seharusnya menyesuaikan diri dengan rakyat. Caranya adalah dengan mendukung Ahok. (Alsadad Rudi) Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Dukung hak angket, Ketua DPRD 'menghilang'
JAKARTA. Pasca-pengesahan persetujuan pengajuan hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama yang dilakukan pada Kamis (26/2) pekan lalu, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi tak pernah lagi menunjukkan batang hidungnya. Pras yang biasanya begitu mudah ditemui di ruang kerjanya di lantai sepuluh Gedung DPRD DKI tiba-tiba menghilang. Tak hanya itu, ponselnya pun tiba-tiba menjadi sulit dihubungi. Hal tersebut terjadi sampai Rabu (4/3) ini. Padahal, konfirmasi dari Pras saat ini sangat ditunggu-tunggu, terutama terkait pernyataan Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana yang menyebut Ahok sempat mencoba menyogok Pras, beberapa hari sebelum berlangsungnya rapat paripurna pengesahan hak angket terhadap Ahok. Tak jelas apa yang menyebabkan Pras tak kunjung menampakkan diri. Rekan separtainya yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Jhonny Simanjuntak, bahkan mengaku tidak mengetahui pasti ke mana Pras. Ia hanya mengaku mendengar informasi bahwa Pras sedang sakit diare. "Beliau lagi sakit. Sakit diare," kata Jhonny. Salah seorang anggota DPRD DKI menyebutkan, saat ini Pras dalam posisi tertekan terkait keikutsertaan Fraksi PDI Perjuangan dalam persetujuan hak angket. Sebab, keputusan tersebut tak sesuai dengan kebijakan di DPP PDI Perjuangan. "Bisa terancam di PAW (penggantian antar-waktu) dia," ucap anggota yang enggan disebut namanya itu. Pernyataan anggota tersebut selaras dengan pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan AP Batubara, beberapa hari silam. Dalam pernyataannya, Batubara mengaku gerah dengan sikap para anggota Fraksi PDI-P di DPRD DKI, terkait dengan sikap mereka dalam pengajuan hak angket. Batubara bahkan telah meminta agar Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri segera menginstruksikan agar fraksi terbesar di DPRD DKI itu menarik dukungan terhadap pengajuan hak angket terhadap Ahok. "Saya minta Megawati instruksikan kader PDI-P cabut hak angket. Kalau mereka tidak mau, saya minta tarik kader dari DPRD," kata Batubara di kantornya, Senin (2/3). Batubara menyebut Ahok dipilih oleh rakyat, dan hanya rakyat yang berhak menilai kinerja Ahok. Oleh karena itu, kata dia, Fraksi PDI-P seharusnya menyesuaikan diri dengan rakyat. Caranya adalah dengan mendukung Ahok. (Alsadad Rudi) Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
