KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.376,9 triliun dari belanja pemerintah pusat pada tahun 2026 untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah. 

Jumlah tersebut naik 3,29% dibandingkan alokasi tahun ini yang mencapai Rp 1.333 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar belanja pusat dan daerah bergerak selaras, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. 

Bakti BCA Hadir Langsung Salurkan Bantuan Kemanusiaan Bagi Korban Bencana di Sumatra

Baca Juga: Tidak Ada Kenaikan Gaji PNS di APBN 2026, Cek Rincian Terbarunya

“Masyarakat banyak mendapat bantuan langsung dari pemerintah pusat sebesar Rp 1.376,9 triliun. Walaupun pusat yang membelanjakan, yang menikmati adalah masyarakat di daerah-daerah,” ujarnya, Jumat (15/9).

Anggaran tersebut dialokasikan ke berbagai program dalam Asta Cita Prabowo. 

Di antaranya, Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 28,7 triliun, Program Indonesia Pintar dan beasiswa lain Rp 88,6 triliun, serta Kartu Sembako atau bantuan pangan non tunai Rp 43,8 triliun.

Selain itu, terdapat anggaran untuk bantuan iuran jaminan kesehatan, Program Makan Bergizi Gratis Rp 335 triliun, Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda Rp 27,9 triliun, serta preservasi jalan Rp 24,9 triliun.

Baca Juga: Banggar DPR Rekomendasikan Berbagai Kebijakan untuk Tingkatkan Pendapatan Negara 2026

Pemerintah juga menyiapkan Rp 48,7 triliun untuk program perumahan, Rp 83 triliun untuk koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, serta Rp 108,8 triliun untuk subsidi non-energi, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pupuk.

“APBN dari sisi belanja pusat cukup besar yang dilakukan langsung kepada masyarakat di daerah,” tegas Sri Mulyani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News