KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) menyiapkan dukungan kebijakan makroprudensial untuk mempercepat Program 3 Juta Rumah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). 

Salah satunya melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang telah dimanfaatkan perbankan hingga Rp118 triliun untuk pembiayaan sektor perumahan, real estat, dan konstruksi.

Gubernur BI, Destry Damayanti, mengungkapkan sektor perumahan menjadi salah satu sektor yang terus didorong melalui berbagai kebijakan makroprudensial BI. 

Baca Juga: Menteri PKP Temui Gubernur BI, Bahas Percepatan Program 3 Juta Rumah

Hingga September 2026, porsi KLM untuk sektor perumahan, real estat, dan konstruksi telah mencapai 1,32%.

Realisasi tersebut mendekati plafon KLM sebesar 1,4%. Dengan demikian, masih terdapat ruang 0,08% yang dapat dioptimalkan untuk mendorong pembiayaan ke sektor tersebut. 

Adapun nilai KLM yang telah dimanfaatkan mencapai Rp118 triliun dan diterima oleh 111 bank.

"Yang terealisir ini sekitar 1,32%. Jadi sebenarnya masih 0,08% yang masih bisa dioptimalkan," ujar Destry usai rapat bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Gedung BI, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Destry menjelaskan, KLM tersebut diberikan melalui pelonggaran likuiditas berupa pengurangan Giro Wajib Minimum (GWM) bagi bank yang menyalurkan pembiayaan ke sektor perumahan.

Kebijakan tersebut diharapkan mendorong peningkatan kredit dan pembiayaan pada sektor perumahan, real estat, dan konstruksi. 

Destry mencatat, pangsa kredit atau pembiayaan sektor tersebut mencapai 18,76% dan setara dengan 18,9% dari total kredit perbankan pada Agustus 2026.

"Dan dampak dari KLM tentunya mendukung pangsa kredit ataupun pembiayaan di sektor KLM perumahan, real estate, dan konstruksi yang masing-masing sebesar 18,76 persen dan ini setara dengan 18,9 persen dari total kredit perbankan pada Agustus 2026," lanjutnya.

Selain KLM, BI juga memberikan pelonggaran loan to value (LTV) dan financing to value (FTV) untuk kredit pemilikan rumah (KPR) hingga 100%.

Dengan kebijakan tersebut, bank dapat memberikan pembiayaan hingga 100% dari nilai agunan sesuai ketentuan. BI menilai karakteristik sektor perumahan memungkinkan rumah menjadi agunan dalam pembiayaan.

BI juga mendorong pemenuhan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) melalui pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Destry mencatat, rasio pembiayaan tersebut meningkat dari 27,8% pada 2023 menjadi 29% pada 2025. BI akan kembali melihat perkembangan rasio tersebut untuk posisi 2026.

Lebih jauh, BI memperluas sumber pendanaan bagi sektor perumahan dan infrastruktur. Bersama Kementerian Keuangan, BI memperluas underlying repo bank kepada BI dengan memasukkan surat utang atau surat-surat berharga (SSB) yang diterbitkan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Destry mengatakan SMF merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mendukung pembiayaan sektor perumahan. Sementara SMI berperan dalam pembiayaan infrastruktur, termasuk konstruksi.

"Dan kami untuk SMF mengeluarkan pada tanggal 26 September 2026 dan sudah bank yang me-repo-kan kita sudah Rp1,25 triliun," kata Destry.

Ia menambahkan, transaksi SMF juga meningkat sekitar enam kali lipat, dari Rp31 miliar menjadi Rp180 miliar untuk mendanai sektor perumahan.

"Selain pendalaman pasar keuangan, ini juga untuk membiayai pendanaan di sektor perumahan," ujar Destry.

Sementara untuk SMI, BI juga memperluas SSB yang dapat di-repo-kan kepada BI. Destry menyebut transaksi repo atas SSB SMI telah mencapai Rp60 miliar pada 28 September 2026.

"Di mana SSB ini juga bisa kita di-repo-kan kepada Bank Indonesia dan baru dikeluarkan tanggal 26, tanggal 28-nya sudah terjadi transaksi repo sebesar Rp 60 miliar," jelasnya.

Menurut Destry, rangkaian kebijakan tersebut merupakan bentuk dukungan BI terhadap sektor perumahan, mulai dari likuiditas perbankan, penyaluran KPR, pembiayaan bagi MBR, hingga penguatan sumber pendanaan.

"Ke depan kita ingin sinergi terus kita perkuat," tutup Destry.

Baca Juga: Prabowo Lantik Watimpres, Pratikno Ditunjuk Jadi Ketua

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News