JAKARTA. Dua anggota Komisi III DPR Ahmad Yani dan Martin Hutabarat akhirnya menemui masyarakat Pulau Padang, Kepulauan Meranti yang sudah berunjuk rasa selama 26 hari di depan Gedung DPR. Mereka mendengarkan langsung pengaduan masyarakat yang menuntut penghentian operasional PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).Dalam pertemuan itu, Ahmad Yani berjanji akan bertemu Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pada pukul 14.00 WIB. Dia akan menuntut pencabutan surat keputusan izin operasional RAPP itu. "Hasilnya nanti akan kami bicarakan dengan kawan-kawan Komisi III yang lain. Ini bukan kasus satu-satunya, di Bima juga Lampung kan juga masalah soal surat keputusan,” ujarnya, Jumat (6/1).Yani menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan tidak memerhatikan tuntutan masyarakat Pulau Padang. Menurutnya, pemerintah harus bersikap sebelum ada korban jatuh. "Kalau masih begini didiamkan saja. Masyarakat tidak punya alternatif lain, jadinya ke sini,” katanya lagi.Sebelumnya, Koodinatori Aksi Kaum Tani Duduki DPR Binbin Firman Tresnadi mengungkapkan pihaknya akan bertemu pejabat Kementerian Kehutanan serta Bupati Kepulauan Meranti, Ketua DPRD dan jajaran kepala desa terkait. “Saya dapat SMS, bupati sudah berangkat ke Jakarta pagi tadi,” pungkasnya.Masyarakat Pulau Padang berunjuk rasa di depan gedung DPR. Mereka menolak keberadaan RAPP di wilayahnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Dukung tuntutan masyarakat Pulau Padang, dua anggota DPR temui menteri kehutanan
JAKARTA. Dua anggota Komisi III DPR Ahmad Yani dan Martin Hutabarat akhirnya menemui masyarakat Pulau Padang, Kepulauan Meranti yang sudah berunjuk rasa selama 26 hari di depan Gedung DPR. Mereka mendengarkan langsung pengaduan masyarakat yang menuntut penghentian operasional PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).Dalam pertemuan itu, Ahmad Yani berjanji akan bertemu Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pada pukul 14.00 WIB. Dia akan menuntut pencabutan surat keputusan izin operasional RAPP itu. "Hasilnya nanti akan kami bicarakan dengan kawan-kawan Komisi III yang lain. Ini bukan kasus satu-satunya, di Bima juga Lampung kan juga masalah soal surat keputusan,” ujarnya, Jumat (6/1).Yani menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan tidak memerhatikan tuntutan masyarakat Pulau Padang. Menurutnya, pemerintah harus bersikap sebelum ada korban jatuh. "Kalau masih begini didiamkan saja. Masyarakat tidak punya alternatif lain, jadinya ke sini,” katanya lagi.Sebelumnya, Koodinatori Aksi Kaum Tani Duduki DPR Binbin Firman Tresnadi mengungkapkan pihaknya akan bertemu pejabat Kementerian Kehutanan serta Bupati Kepulauan Meranti, Ketua DPRD dan jajaran kepala desa terkait. “Saya dapat SMS, bupati sudah berangkat ke Jakarta pagi tadi,” pungkasnya.Masyarakat Pulau Padang berunjuk rasa di depan gedung DPR. Mereka menolak keberadaan RAPP di wilayahnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
