KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengungkapkan sejumlah hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang Bogor pada 9-10 Februari 2026. Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani mengatakan, dalam pertemuan itu Presiden mengajak para pengusaha untuk bersama-sama menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor, mulai dari industri tekstil, garmen, alas kaki, furnitur, hingga makanan dan minuman. “Arahan Presiden untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja menjadi dorongan kuat bagi dunia usaha,” kata Shinta pada Kontan, Rabu (11/2/2026). Baca Juga: Industri Karet Deli Operasikan PLTS 10 MWp Menurut Shinta, penciptaan lapangan kerja membutuhkan kerjasama yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha. Pihaknya pun menyatakan kesiapannya dalam berkolaborasi untuk mendorong investasi, meningkatkan kapasitas produksi, dan membuka lebih banyak kesempatan kerja di seluruh Indonesia. Dalam audiensi tersebut, Presiden Prabowo juga meminta APINDO untuk memberikan masukan dan rekomendasi konkret terkait upaya mengatasi tantangan ketersediaan bahan baku bagi industri manufaktur, sebagai salah satu sektor strategis dalam penciptaan lapangan kerja dan ketahanan ekonomi nasional. Selain itu, Presiden dan APINDO juga memiliki pandangan yang sama mengenai upaya peningkatan penerimaan negara melalui perluasan basis pajak tanpa membebani pelaku usaha yang telah patuh. Sementara itu, APINDO berharap pemerintah dapat memberikan perhatian khusus terhadap berbagai isu dan regulasi ketenagakerjaan, agar tetap menciptakan kepastian hukum dan investasi. Shinta juga menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, tidak hanya berfokus pada aspek pengupahan, sehingga kebijakan ketenagakerjaan dapat mendorong iklim investasi yang sehat, peningkatan daya saing industri, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Diskusi juga mencakup isu kerja sama perdagangan internasional, termasuk Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) serta rencana pemerintah untuk melanjutkan berbagai perjanjian perdagangan lainnya. Shinta menilai langkah tersebut sebagai peluang penting untuk memperluas akses pasar ekspor dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global. Namun, Shinta juga menekankan peningkatan daya saing nasional tidak hanya bertumpu pada perjanjian perdagangan, tetapi juga pada pembenahan struktural di dalam negeri. “Debottlenecking regulasi, perizinan, logistik, dan biaya produksi menjadi kunci agar industri Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara kawasan seperti Vietnam yang pertumbuhan ekonominya sangat agresif,” ujar Shinta. Pada kesempatan yang sama, dunia usaha juga menyampaikan perlunya kepastian hukum terkait dengan tata ruang dan pertanahan melalui kebijakan 1 peta nasional (one map policy). Selain itu, pelaku usaha juga mendukung penuh terhadap visi Presiden Prabowo, termasuk program pengentasan kemiskinan, pemenuhan gizi bagi anak-anak, serta penyediaan pendidikan berkualitas bagi generasi penerus bangsa. Baca Juga: Pengusaha Konveksi Minta Pemerintah Buat Regulasi Produk Pakaian Impor di E-Commerce APINDO juga menegaskan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo dalam memperkuat industrialisasi nasional, yang diyakini memberikan manfaat besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. “Penguatan industrialisasi nasional merupakan langkah strategis untuk menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. Dunia usaha siap bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut,” tutup Shinta
Dunia Usaha Blak-Blakan Hasil Pertemuan dengan Prabowo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengungkapkan sejumlah hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang Bogor pada 9-10 Februari 2026. Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani mengatakan, dalam pertemuan itu Presiden mengajak para pengusaha untuk bersama-sama menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor, mulai dari industri tekstil, garmen, alas kaki, furnitur, hingga makanan dan minuman. “Arahan Presiden untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja menjadi dorongan kuat bagi dunia usaha,” kata Shinta pada Kontan, Rabu (11/2/2026). Baca Juga: Industri Karet Deli Operasikan PLTS 10 MWp Menurut Shinta, penciptaan lapangan kerja membutuhkan kerjasama yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha. Pihaknya pun menyatakan kesiapannya dalam berkolaborasi untuk mendorong investasi, meningkatkan kapasitas produksi, dan membuka lebih banyak kesempatan kerja di seluruh Indonesia. Dalam audiensi tersebut, Presiden Prabowo juga meminta APINDO untuk memberikan masukan dan rekomendasi konkret terkait upaya mengatasi tantangan ketersediaan bahan baku bagi industri manufaktur, sebagai salah satu sektor strategis dalam penciptaan lapangan kerja dan ketahanan ekonomi nasional. Selain itu, Presiden dan APINDO juga memiliki pandangan yang sama mengenai upaya peningkatan penerimaan negara melalui perluasan basis pajak tanpa membebani pelaku usaha yang telah patuh. Sementara itu, APINDO berharap pemerintah dapat memberikan perhatian khusus terhadap berbagai isu dan regulasi ketenagakerjaan, agar tetap menciptakan kepastian hukum dan investasi. Shinta juga menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, tidak hanya berfokus pada aspek pengupahan, sehingga kebijakan ketenagakerjaan dapat mendorong iklim investasi yang sehat, peningkatan daya saing industri, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Diskusi juga mencakup isu kerja sama perdagangan internasional, termasuk Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) serta rencana pemerintah untuk melanjutkan berbagai perjanjian perdagangan lainnya. Shinta menilai langkah tersebut sebagai peluang penting untuk memperluas akses pasar ekspor dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global. Namun, Shinta juga menekankan peningkatan daya saing nasional tidak hanya bertumpu pada perjanjian perdagangan, tetapi juga pada pembenahan struktural di dalam negeri. “Debottlenecking regulasi, perizinan, logistik, dan biaya produksi menjadi kunci agar industri Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara kawasan seperti Vietnam yang pertumbuhan ekonominya sangat agresif,” ujar Shinta. Pada kesempatan yang sama, dunia usaha juga menyampaikan perlunya kepastian hukum terkait dengan tata ruang dan pertanahan melalui kebijakan 1 peta nasional (one map policy). Selain itu, pelaku usaha juga mendukung penuh terhadap visi Presiden Prabowo, termasuk program pengentasan kemiskinan, pemenuhan gizi bagi anak-anak, serta penyediaan pendidikan berkualitas bagi generasi penerus bangsa. Baca Juga: Pengusaha Konveksi Minta Pemerintah Buat Regulasi Produk Pakaian Impor di E-Commerce APINDO juga menegaskan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo dalam memperkuat industrialisasi nasional, yang diyakini memberikan manfaat besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. “Penguatan industrialisasi nasional merupakan langkah strategis untuk menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. Dunia usaha siap bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut,” tutup Shinta
