Dunia usaha memasuki tren kelesuan



JAKARTA. Kelesuan ekonomi global dan kekisruhan politik dalam negeri, membuat iklim bisnis di Indonesia ikut meriang. Survei terbaru Indeks Tendensi Bisnis (ITB) pada triwulan IV-2014 hanya 104,07. Angka ini lebih rendah dari angka indeks kuartal sebelumnya yang sebesar 107,24. Angka indeks di bawah 100 menunjukkan tren penurunan bisnis. Sementara angka di atas 100 menunjukkan tren bisnis yang menggeliat.

Kepala BPS Suryamin mengungkapkan, hampir indeks semua sektor dari sembilan industri menurun pada triwulan IV. Misalnya, indeks industri pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan turun jadi 97,61 dari sebelumnya 105,85 di triwulan III. Turunnya indeks pada industri ini disebabkan musim tanam yang baru terjadi pada akhir tahun 2014. "Iklim kurang bagus," kata dia, Kamis (5/2).

Indeks industri pertambangan dan penggalian juga turun 7,71 poin jadi 92,06 pada triwulan IV 2014. Pembatasan ekspor hasil tambang yang tidak diolah menjadi penyebab sektor ini turun dalam. Hanya indeks sektor listrik, gas, dan air bersih yang naik dari 103,92 pada triwulan III jadi 104,4 di triwulan IV.


BPS juga memperkirakan, ITB pada kuartal I-2015 akan kembali turun ke level 103,42. Peringatan BPS ini menjadi alarm bagi pemerintah dan pengusaha agar lebih cermat. Apalagi ekonomi Indonesia juga dalam tren melambat.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai, selain faktor global, niat pemerintah menaikkan tarif pajak penjualan menjadi penyebab indeks bisnis drop. "Kenaikan tarif pajak bikin pasar lesu. Harga produk jadi mahal. Kisruh politik juga membuat bisnis lesu," katanya.

Ke depan, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ade Sudrajat, melihat, kelesuan masih membayangi bisnis di Tanah Air. Sebab proses pemilihan Kapolri baru memicu kekisruhan politik dan mengancam stabilitas politik. "Kepercayaan akan pulih jika kisruh Kapolri baru selesai," katanya.

Belum jelasnya komitmen pemerintah menjalankan kebijakan pro-dunia usaha, juga berandil membuat lesu dunia usaha. Agar segera pulih, "Pemerintah harus serius menjalankan program yang sudah dijanjikan," kata Shinta Widjaja, CEO Grup Sintesa. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa