KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widyaprathama menilai kebijakan baru pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026 membawa angin segar bagi dunia usaha, meskipun di sisi lain menghadirkan tantangan baru.

Ia mengatakan, aturan tersebut tetap membuka ruang bagi restitusi pajak, setelah sebelumnya sempat muncul wacana penghentian secara menyeluruh. 

"PMK 28/2026 ini sebenarnya menjadi kabar yang lebih baik dari sebelumnya bagi dunia usaha, karena restitusi pajak tetap bisa diberikan," ujar Siddhi kepada Kontan.co.id, Senin (4/5/2026).

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Namun demikian, ia menggarisbawahi bahwa persyaratan yang kini lebih ketat dan prosedur yang semakin rigid berpotensi menahan arus kas perusahaan. 

Baca Juga: Menkeu Purbaya Pangkas Batas Restitusi, Cashflow Perusahaan Terancam

Menurutnya, restitusi pajak bukan sekadar hak administratif, melainkan menyangkut kelebihan pembayaran pajak yang berdampak langsung terhadap cash flow.

"Apabila semakin ketat atau rigid prosesnya, dana tersebut tertahan dan berdampak pada likuiditas operasional maupun investasi," katanya.

Ia menambahkan, dunia usaha memahami upaya pemerintah dalam menjaga kepatuhan dan mencegah penyalahgunaan. Meski begitu, pelaku usaha berharap implementasi aturan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 28 Tahun 2026 yang mulai berlaku sejak 1 Mei 2026. 

Aturan ini mengatur tentang restitusi atau pengembalian pajak sebagai bagian dari upaya memperkuat kepastian hukum dan meningkatkan kualitas layanan perpajakan.

Kebijakan tersebut dilatarbelakangi kebutuhan untuk meningkatkan akurasi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, sekaligus menyempurnakan ketentuan sebelumnya agar lebih adaptif terhadap perkembangan administrasi perpajakan.

Baca Juga: Purbaya Ubah Skema Restitusi, Seleksi Wajib Pajak Kini Lebih Ketat

Penyempurnaan dilakukan melalui penegasan cakupan wajib pajak yang berhak memperoleh pengembalian pendahuluan, penguatan basis data perpajakan, serta penyesuaian mekanisme agar pemberian fasilitas lebih tepat sasaran dan akuntabel.

Dalam aturan ini juga ditegaskan bahwa pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak diberikan melalui mekanisme penelitian, bukan pemeriksaan.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat mempercepat layanan dengan tetap menjaga validitas data dan kualitas pengawasan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News