JAKARTA. Duo Bali Nine yang baru saja ditolak gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, masih berupaya mencari cara lain untuk lolos dari eksekusi mati. Pada Kamis (10/4/2015), pengacara kedua terpidana mati itu mendaftarkan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Mereka menggugat Pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 2010, serta Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. Permohonan tersebut diajukan oleh terpidana mati Bali Nine, bersama sejumlah lembaga swadaya masyarakat seperti KontraS, Imparsial dan Inisiator Muda.

"Bahasa kaidah yang ada dalam UU Grasi ini sangat berpotensi melanggar hak atas informasi yang dimiliki masyarakat dan pemohon grasi serta menimbulkan diskriminasi dan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum," ujar kuasa hukum Bali Nine, Leonard Arpan Aritonang dalam siaran pers yang diterima Jumat (10/4).

Sustainalytics Nobatkan Bank Mandiri Peringkat ESG Risk Rating Tertinggi ASEAN

Pasal 11 ayat 1 dan 2 di Undang-Undang Grasi itu, kata Leonard, terkesan menghilangkan kewajiban Presiden Republik Indonesia untuk mempertimbangkan dan menyampaikan pertimbangannya secara layak terhadap setiap permohonan grasi yang diajukan. Isi dari Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU Grasi adalah:

"1. Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung

2. Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi."

Pihak Duo Bali Nine berkeinginan agar MK bisa memasukkan kedua pasal itu dengan menambahkan kalimat "dan melakukan penelitian terhadap pemohon grasi dan permohonan grasinya" pada pasal 11 ayat (1) dan kalimat "disertai alasan yang layak" pada pasal 11 ayat (2).  

Leonard memaparkan, keputusan penolakan grasi yang diterima Chan dan Sukumaran tidak memiliki cukup alasan. Padahal dalam permohonannya yang tebalnya lebih dari 40 halaman diuraikan upaya-upaya serta bukti-bukti tentang bagaimana Chan dan Sukumaran telah menjadi manusia yang berubah ke arah yang baik, berguna bagi terpidana lainnya.

"Di luar permohonan grasi itu, mereka tidak mempunyai catatan merah. Presiden memang memiliki hak untuk menolak atau menerima grasi, namun kami ingin keputusannya itu didahului dengan cara dan niat yang sepatutnya, tidak bertentangan dengan Konstitusi sekaligus UU Grasi,” kata Leonard.

Selain UU Grasi, kuasa hukum Bali Nine juga meminta MK menguji ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, dengan argumen bahwa pasal itu tidak memberikan kepastian hukum yang adil. Selain itu, pasal ini dinilai mendiskriminasi warga negara asing sehingga bertentangan dengan pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945.

Isi pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK adalah, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu warga negara Indonesia".

Kuasa hukum Bali Nine meminta MK merevisi pasal itu dengan menambahkan kalimat "perorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing sepanjang yang didalilkan menyangkut hak asasi manusia sebagai tolok ukur pengujian dan/atau undang-undang tersebut secara substansi berlaku baik terhadap warga negara Indonesia dan warga negara asing". (Sabrina Asril)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News