KONTAN.CO.ID - TAIPEI. Taiwan perlu mengeluarkan anggaran lebih cerdas untuk pertahanannya dan belajar dari perang Ukraina dan Timur Tengah tentang penggunaan drone untuk memastikan keseimbangan militer dengan China, kata duta besar AS untuk Taipei pada hari Sabtu (6/6).

Meskipun pemerintah Taiwan telah memprioritaskan drone dan sistem asimetris lainnya untuk program modernisasi militernya, parlemen yang didominasi oposisi bulan lalu hanya mengesahkan dua pertiga dari tambahan anggaran pertahanan sebesar US$40 miliar yang diminta Presiden Lai Ching-te.

Pemerintah kini berupaya agar dana yang dipotong, yang seharusnya dialokasikan untuk sistem buatan dalam negeri seperti drone dan rudal, disetujui, untuk lebih efektif mencegah Tiongkok yang memandang pulau yang diperintah secara demokratis itu sebagai wilayahnya sendiri.

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Baca Juga: AS Cegat Rudal dan Drone Iran yang Mengarah ke Selat Hormuz

AS telah memberikan dukungan kuat terhadap rencana pengeluaran pertahanan Lai.

Berbicara di sebuah forum di Taipei, Raymond Greene, direktur American Institute in Taiwan, mengatakan AS menantikan investasi lebih lanjut.

"Sangat penting bagi Taiwan untuk tidak hanya menghabiskan lebih banyak uang untuk pertahanannya sendiri, tetapi juga menghabiskannya dengan lebih cerdas. Dan tidak ada cara yang lebih cerdas bagi Taiwan untuk segera memberikan efek pencegahan selain dengan berinvestasi dalam sistem tanpa awak," katanya.

“Konflik di Ukraina dan Timur Tengah telah menunjukkan bahwa drone mengubah karakter peperangan, menawarkan peluang besar bagi Taiwan untuk membangun kembali keseimbangan militer lintas Selat Taiwan.”

Penjualan senjata AS

Baca Juga: Rusia Gempur Kherson, Lima Warga Sipil Dilaporkan Tewas

AS secara tradisional merupakan pendukung internasional dan pemasok senjata terpenting Taiwan meskipun tidak ada hubungan diplomatik formal.

Namun, Presiden AS Donald Trump telah mengguncang Taiwan setelah pertemuannya dengan Xi Jinping dari Tiongkok di Beijing bulan lalu, dengan mengatakan bahwa ia masih mempertimbangkan apakah akan melanjutkan paket penjualan senjata baru untuk Taipei senilai sekitar US$14 miliar.

AS, yang terikat oleh hukum untuk menyediakan Taiwan sarana untuk membela diri, telah mengatakan bahwa kebijakannya terhadap pulau itu tidak berubah, sesuatu yang digarisbawahi oleh Greene.

“Menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan sangat penting bagi kesejahteraan ekonomi Amerika Serikat, Taiwan, dan seluruh dunia,” katanya.

“Amerika Serikat telah menegaskan bahwa kami menentang setiap perubahan paksa, terpaksa, atau koersif terhadap status Taiwan.”

Pemerintah Taiwan menolak klaim kedaulatan Beijing, dengan mengatakan bahwa hanya rakyat pulau itu yang dapat menentukan masa depan mereka.

Shen Yu-chung, wakil menteri di Dewan Urusan Daratan Taiwan yang membuat kebijakan tentang Tiongkok, mengatakan pada acara terpisah pada hari Sabtu bahwa perdamaian bukan berarti berdiam diri dan Taiwan harus mengandalkan pencegahan melalui kekuatan.

Taiwan dengan tegas menentang setiap upaya untuk mengubah status quo dengan kekerasan, tambahnya.

"Ini bukan hanya pembelaan terhadap kedaulatan nasional Taiwan, tetapi juga perlindungan terhadap kepentingan bersama kawasan Indo-Pasifik dan negara-negara demokrasi di seluruh dunia."

Baca Juga: USDA Temukan Kasus Kedua Ulat Sekrup pada Ternak di Texas