KONTAN.CO.ID - MANILA. Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah melarang kabinetnya berbicara di depan umum tentang sengketa Laut China Selatan, setelah menteri-menteri utama terlibat dalam perang kata-kata dengan Beijing.

Ketegangan antara Manila dan Beijing atas jalur air yang diklaim China hampir seluruhnya berkobar pada Maret setelah ratusan kapal China terlihat di dalam Zona Ekonomi Eksklusif Filipina.

Sementara Duterte enggan untuk menghadapi China atas masalah ini, menteri luar negeri dan pertahanannya telah berulang kali mengkritik Beijing karena penolakannya untuk menarik kapal dari perairan yang disengketakan.

Awal bulan ini, Menteri Luar Negeri Teodoro Locsin men-tweet bertuliskan sumpah serapah agar kapal-kapal China meninggalkan daerah itu. Sumpah online-nya memicu teguran dari Beijing dan Locsin kemudian meminta maaf kepada mitranya dari China.

Baca Juga: Duterte perintahkan polisi Filipina tangkap siapa pun yang tak pakai masker

"Ini adalah perintah saya sekarang ke kabinet ... untuk menahan diri (dari) membahas (masalah) Laut Filipina Barat ini dengan ... siapa pun," kata Duterte dalam rekaman pidato Senin malam.

"Jika kami harus berbicara, kami hanya berbicara di antara kami," kata Duterte kepada beberapa anggota kabinet, termasuk Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana yang sebelumnya menggambarkan kehadiran kapal China sebagai "serangan."

Juru bicara kepresidenan Harry Roque diizinkan untuk menangani masalah ini di depan umum, tambah Duterte.

China telah mengabaikan keputusan pengadilan internasional tahun 2016 yang menyatakan klaim historisnya atas sebagian besar Laut China Selatan tidak berdasar. Duterte telah mengesampingkan putusan itu dengan imbalan janji perdagangan dan investasi dari China yang menurut para kritikus sebagian besar belum terwujud.

Selanjutnya: Meski ada larangan memancing dari China, Filipina imbau nelayan mengabaikannya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .