KONTAN.CO.ID - MANILA. Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada Kamis (6/1) memberi ancaman tegas kepada seluruh warganya yang menolak vaksinasi Covid-19 dan terus melanggar protokol kesehatan. Mereka yang melanggar akan ditangkap oleh pihak berwenang.

Dalam pidatonya pada Kamis, Duterte meminta para pemimpin kelompok masyarakat untuk menertibkan semua orang yang menolak vaksinasi. Mereka diminta untuk tetap di rumah sehingga tidak membahayakan masyarakat lainnya.

"Jika dia menolak, jika dia keluar rumah dan berkeliling ke masyarakat, dia bisa ditahan. Jika dia menolak, kapten sekarang diberi wewenang untuk menangkap orang-orang yang bandel," kata Duterte, seperti dikutip Reuters.

Akhir tahun lalu, Filipina melaporkan, baru 49,8 juta warganya yang menerima vaksinasi lengkap, atau sekitar 45% dari populasinya. 

Di bawah aturan keras Duterte, orang-orang yang tidak divaksinasi di wilayah ibu kota Filipina, Manila hanya dapat keluar dari rumah mereka untuk perjalanan penting.

Baca Juga: Duterte Tidak Akan Pernah Meminta Maaf Atas Kematian Para Pengedar Narkoba

Ancaman keras Duterte ini bukan tanpa alasan, mengingat saat ini Filipina baru saja mencatat rekor jumlah infeksi Covid-19 harian tertinggi dalam tiga bulan terakhir. Pada Kamis (6/1), jumlah kasus baru yang tercatat mencapai 17.220.

Dengan tambahan itu, kini Filipina menjadi negara kedua di Asia Tenggara, setelah Indonesia, dengan jumlah infeksi dan kematian akibat Covid-19 terbanyak. Kementerian Kesehatan Filipina melaporkan, total ada 2,88 juta kasus infeksi dan 51.700 kematian akibat Covid-19.

Aturan keras Duterte terkait Covid-19 sudah bisa dilihat sejak tahun lalu. Saat itu, Duterte mengancam orang-orang yang menolak vaksin dengan ancaman penjara atau dengan suntikan Ivermectin, obat antiparasit yang banyak digunakan untuk mengobati hewan.

Kebijakan awal tahunnya ini semakin tegas menyusul kehadiran varian Omicron di Filipina. Sejauh ini, Filipina sudah mencatat 43 kasus Omicron domestik dan impor. Hal ini memicu kekhawatiran akan kembali membebani sistem kesehatan di seluruh negeri.