KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi pada September 2026 diperkirakan akan lebih terasa bagi segmen konsumen menengah ke atas. Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Muhammad Ishak Razak mengatakan, penyesuaian harga BBM non-subsidi pada bulan ini mengacu pada formula pemerintah yang dipengaruhi oleh sejumlah sentimen. Di antaranya, volatilitas harga minyak mentah dunia, pergerakan crack spread diesel global yang mencerminkan selisih harga diesel hasil olahan dengan minyak mentah, serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Ishak menyebut, dampak kenaikan harga terhadap inflasi dan daya beli akan relatif kecil lantaran mayoritas masyarakat saat ini masih mengonsumsi Pertalite dan solar subsidi. "Karena itu, dampak utama terkonsentrasi pada segmen konsumen menengah-atas serta armada logistik komersial yang menggunakan BBM non-subsidi," jelasnya kepada Kontan, Selasa (1/9/2026).
Baca Juga: Pertamina Rampungkan Restrukturisasi Bisnis Hilir Tahap Kedua Namun begitu, terdapat risiko efek lanjutan berupa peningkatan biaya operasional industri yang berpotensi memicu kenaikan ekspektasi inflasi. Adapun potensi kenaikan harga barang dan jasa terutama ditransmisikan melalui jalur distribusi logistik. "Lonjakan harga Dexlite sebesar 20,3% membebankan biaya operasional angkutan barang dan alat berat, yang secara bertahap berisiko menaikkan harga barang di tingkat konsumen akhir," jelasnya. Memang, harga Dexlite per September 2026 naik Rp 4.000 per liter menjadi Rp 23.700 per liter dari sebelumnya Rp 19.700 per liter. Sementara itu, lanjut Ishak, dampaknya ke tarif transportasi publik masyarakat diperkirakan tidak ada, dengan tarif yang tetap stabil. Ishak menyarankan, pemerintah perlu memperkuat strategi penanganan melalui transparansi komunikasi mengenai alasan penyesuaian harga secara terukur untuk mencegah spekulasi pasar. "Juga, melakukan mitigasi migrasi konsumen dengan pengawasan ketat potensi peralihan penggunaan BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi guna menjaga kuota APBN," lanjutnya.
Baca Juga: Harga BBM Naik, Tarif Logistik Bakal Ikut Terkerek? Ini Kata ALFI Ishak bilang, pemerintah juga perlu mempertimbangkan insentif terukur bagi armada distribusi barang guna menekan kestabilan harga rantai pasok, serta memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas rupiah sebagai salah satu variabel pembentuk harga BBM. "Sementara dalam jangka menengah panjang, pemerintah perlu mendorong peningkatan produksi migas domestik dan peningkatan adopsi Energi Baru Terbarukan (EBT)," tandas Ishak. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
