KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Efektivitas instrumen
Bond Stabilization Fund (BSF) yang akan diaktifkan oleh Kementerian Keuangan, dinilai akan terbatas apabila tekanan pasar berasal dari keraguan investor terhadap pengelolaan fiskal pemerintah. Ekonom dan Guru Besar Universitas Andalas, Syafruddin Karimi mengatakan, upaya fiskal memang dapat membantu menjaga stabilitas rupiah karena tekanan terhadap nilai tukar tidak hanya berasal dari kebijakan moneter, tetapi juga dari pasar Surat Berharga Negara (SBN). Ia menjelaskan, ketika investor asing melepas SBN, harga obligasi turun dan
yield naik. Kondisi tersebut kemudian mendorong investor menukar rupiah ke dolar AS untuk keluar dari pasar domestik.
Baca Juga: Ekonom: Aktivasi BSF Bisa Redam Gejolak Pasar, Tapi Tak Mengatasi Masalah Fundamental “Rantai ini menekan rupiah dan memaksa Bank Indonesia memakai cadangan devisa lebih besar,” ujar Syafruddin kepada Kontan, Selasa (12/5/2026). Syafruddin menilai tekanan pasar saat ini memang cukup nyata. Pada perdagangan 12 Mei 2026, nilai tukar dolar AS terhadap rupiah tercatat naik ke level Rp 17.490. Sementara yield SBN tenor 10 tahun berada di level 6,744% dan yield tenor 5 tahun melonjak ke 6,684%. Di sisi lain, IHSG tercatat turun 0,68%, sedangkan
credit default swap (CDS) Indonesia tenor lima tahun berada di level 84,068 basis poin (bps). Karena itu, menurut dia, pemerintah perlu ikut menjaga stabilitas pasar melalui pengelolaan kas negara, pengaturan jadwal lelang SBN,
buyback terbatas di pasar sekunder,
switching obligasi, disiplin belanja negara, hingga komunikasi pembiayaan yang jelas kepada pasar. “Jika pemerintah mampu menahan tekanan jual SBN dan menjaga
yield agar tidak melonjak karena
panic selling, tekanan konversi rupiah ke dolar dapat berkurang,” katanya.
Baca Juga: Pengaktifan Bond Stabilization Fund oleh Purbaya Dinilai Timbulkan Persepsi Negatif Ia menambahkan rupiah akan lebih stabil jika pasar melihat APBN tetap kredibel, defisit terkendali, belanja pemerintah produktif, dan pembiayaan tidak menimbulkan risiko baru. Terkait rencana pengaktifan BSF, Syafruddin menilai instrumen tersebut memang dapat efektif sebagai penyangga pasar obligasi apabila dijalankan secara terukur dan transparan. “BSF dapat efektif sebagai penyangga pasar SBN, tetapi hanya jika pemerintah mengaktifkannya dengan desain yang jelas, sumber dana transparan, batas operasi tegas, dan komunikasi yang konsisten,” ujarnya. Menurut dia, ketika BSF digunakan untuk membeli SBN di pasar sekunder saat tekanan jual meningkat, permintaan obligasi pemerintah akan naik sehingga harga obligasi dapat tertahan dan
yield tidak melonjak terlalu tinggi. Mekanisme tersebut dinilai dapat membantu rupiah karena investor tidak perlu keluar secara panik dari pasar SBN dan menukar rupiah ke dolar AS. Namun demikian, Syafruddin menegaskan efektivitas BSF tetap akan terbatas jika akar masalah pasar berasal dari keraguan terhadap kondisi fiskal pemerintah.
Baca Juga: Baru Enam Bulan, Purbaya Pamer Satgas Debottlenecking Raih Investasi US$ 30 Miliar “Akan tetapi, efektivitas BSF akan terbatas jika akar masalahnya berasal dari keraguan terhadap fiskal, harga energi, program sosial yang mahal, pelemahan rupiah, dan penurunan cadangan devisa,” katanya. Ia mengingatkan, apabila pemerintah mengaktifkan BSF tanpa disiplin fiskal dan transparansi, pasar justru dapat membaca kebijakan tersebut sebagai sinyal adanya tekanan yang lebih dalam terhadap kondisi fiskal domestik. “Jika pemerintah kelak mengaktifkan BSF tanpa disiplin fiskal dan transparansi, pasar bisa membacanya sebagai sinyal tekanan,” ujarnya. Karena itu, Syafruddin menilai
buyback SBN melalui BSF tidak bisa langsung dianggap sebagai bukti pemerintah menjalankan kebijakan fiskal ketat. Menurut dia, langkah tersebut lebih tepat dipandang sebagai operasi penyangga pasar untuk menyerap tekanan jual dan menjaga
yield obligasi agar tidak melonjak terlalu tajam.
“Fiskal baru layak disebut ketat jika pemerintah memangkas belanja non-prioritas, menahan defisit, memperkuat penerimaan, mengevaluasi program mahal, dan mengurangi kebutuhan utang baru,” katanya. Ia menambahkan pasar saat ini membutuhkan bukti kredibilitas APBN dan konsistensi kebijakan, bukan sekadar stabilisasi jangka pendek. “BSF bisa membantu meredam kepanikan, tetapi tidak bisa menggantikan penghematan nyata, transparansi pembiayaan, dan keberanian pemerintah menata ulang belanja yang membebani fiskal,” pungkasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
