KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai kinerja penerimaan pajak pada awal tahun 2026 masih ditopang faktor musiman yang kuat, namun berpotensi melambat pada kuartal berikutnya seiring arah kebijakan fiskal yang lebih ketat.

Yusuf menjelaskan bahwa pada kuartal I, momentum Ramadan dan Idulfitri hampir selalu mendorong konsumsi rumah tangga. Peningkatan aktivitas ekonomi ini turut mengerek penerimaan pajak, terutama dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan sektor perdagangan.

"Dalam konteks ini, penerimaan pada awal tahun masih relatif aman karena ditopang faktor musiman yang cukup kuat," ujar Yusuf kepada Kontan.co.id, Selasa (24/3).

TikTok, Tokopedia, TikTok Shop Hadirkan Ramadan Ekstra Seru, Gerakkan Ekonomi Lokal

Namun, memasuki April dan kuartal II, ia melihat adanya perubahan arah kebijakan. Pemerintah mulai memperluas efisiensi belanja, tidak hanya pada belanja kementerian/lembaga yang dinilai kurang produktif, tetapi juga menyasar program-program strategis.

Baca Juga: Efisiensi Anggaran Pasca Lebaran Berpotensi Mengancam Pertumbuhan Pajak Kuartal II

Menurutnya, langkah ini menjadi catatan kritis karena dapat berdampak langsung pada aktivitas ekonomi. Ketika efisiensi menyentuh program dengan daya ungkit tinggi, dampaknya tidak lagi bersifat administratif, tetapi mulai menahan perputaran ekonomi secara lebih luas.

"Belanja pemerintah pada dasarnya adalah salah satu pendorong utama permintaan agregat. Ketika terjadi pengetatan, apalagi pada program strategis yang biasanya memiliki efek multiplier tinggi, maka transmisi ke sektor riil menjadi lebih terasa," katanya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut dapat memicu perlambatan aktivitas produksi, penundaan proyek, hingga pada akhirnya menekan basis pajak. Dengan demikian, kebijakan efisiensi dalam jangka pendek justru berpotensi mengurangi ruang ekspansi penerimaan negara.

Selain itu, kebijakan work from home (WFH) yang bertujuan menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) juga dinilai memperkuat tren perlambatan. Penurunan mobilitas masyarakat berimbas pada konsumsi turunan di sektor transportasi, ritel, dan jasa.

"Secara agregat mungkin tidak dominan, tetapi dalam situasi di mana banyak komponen ekonomi sedang ditahan, efek kecil ini menjadi semakin relevan," terang Yusuf.

Secara keseluruhan, ia melihat kuartal I masih menikmati dorongan kuat dari faktor musiman, sementara kuartal II menghadapi fase normalisasi yang cenderung lebih lemah. Bahkan, dengan efisiensi yang menyasar program strategis, perlambatan berisiko menjadi lebih dalam.

"Di sinilah muncul tanda tanya, apakah penerimaan pajak ke depan bisa tetap tumbuh solid, atau justru mulai mengalami moderasi seiring dengan kebijakan fiskal yang lebih kontraktif," pungkasnya.

Baca Juga: Program MBG Dinilai Bebani Fiskal, Ekonom Usul Moratorium Tiga - Enam Bulan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News