KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengkaji pengurangan sekitar 8 juta penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya penajaman sasaran dan efisiensi anggaran pada 2027.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, langkah tersebut dilakukan melalui refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi pemerintah lebih tepat sasaran. Penyesuaian itu juga diperkirakan akan menurunkan kebutuhan anggaran program pada tahun depan.

Baca Juga: Gibran Tulis Tangan Aspirasi Mahasiswa Pendemo di Istana Wapres

"Refocusing ini diperlukan supaya pemberian intervensi pemerintah lebih tepat sasaran, kemudian diikuti otomatis dengan angka anggaran yang semakin turun," ujar Agustina usai rapat tertutup dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Sebelumnya, BGN memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar Rp 270,2 triliun untuk melayani 81,5 juta penerima manfaat.

Namun, angka tersebut masih akan dievaluasi dan dibahas lebih lanjut bersama Kementerian Keuangan serta Kementerian PPN/Bappenas.

Menurut Agustina, sejumlah simulasi yang dilakukan BGN menunjukkan jumlah penerima manfaat dapat berkurang sekitar 8 juta orang tanpa mengurangi tujuan utama program perbaikan gizi nasional.

"Itu beberapa contoh exercise yang kami lakukan. Sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat, tetapi kami tidak menghilangkan esensi dari intervensi gizi yang dilakukan pemerintah," katanya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pembahasan mengenai jumlah penerima manfaat maupun kebutuhan anggaran 2027 masih bersifat sementara dan belum menjadi keputusan final.

"Kami masih akan terus membahas. Jadi mohon hati-hati menuliskannya karena ini belum final," ujarnya.

Baca Juga: Rosan Ungkap Alasan Danantara Belum Rilis Laporan Keuangan

Insentif Dapur MBG Akan Dievaluasi

Penajaman sasaran penerima manfaat juga akan berdampak pada penataan jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang selama ini menjadi ujung tombak distribusi makanan.

Selain mengevaluasi jumlah dapur, BGN juga berencana mengubah skema insentif operasional yang saat ini diberikan secara merata sebesar Rp 6 juta kepada setiap SPPG.

Menurut Agustina, pola tersebut dinilai kurang ideal karena dapur yang melayani 1.500 penerima manfaat maupun 500 penerima manfaat memperoleh insentif yang sama.

"Setelah data penerima manfaat final, kami harapkan insentifnya tidak lagi flat Rp 6 juta untuk semua dapur," ujarnya.

BGN saat ini tengah memvalidasi jumlah penerima manfaat di setiap wilayah sebelum menyusun formula baru.

Ke depan, besaran insentif akan mempertimbangkan jumlah penerima manfaat serta kualitas layanan yang diberikan masing-masing dapur.

"Nanti bentuk dan besarannya tidak akan sama lagi seperti sekarang," tambahnya.

Baca Juga: DPR Soroti Pajak Google hingga Netflix, Dorong Skema Significant Economic Presence

BGN Siapkan Audit Nasional Dapur MBG

Di sisi lain, BGN juga mulai memperketat tata kelola program. Salah satu langkah yang disiapkan adalah melarang pegawai BGN memiliki atau terafiliasi dengan dapur MBG maupun yayasan pengelolanya guna mencegah konflik kepentingan.

Menurut Agustina, kebijakan tersebut diperlukan agar pengambilan keputusan terkait operasional program tidak dipengaruhi kepentingan tertentu.

Dalam masa libur sekolah mendatang, BGN juga berencana menghentikan sementara operasional dan melakukan audit terhadap seluruh dapur MBG yang beroperasi di berbagai daerah.

Baca Juga: Dana Pendidikan Rp 223,6 Triliun untuk MBG Digugat di MK, Dinilai Tak Proporsional

Hasil audit akan menjadi dasar evaluasi, termasuk kemungkinan penggabungan maupun penutupan dapur yang tidak memenuhi standar.

"Kami akan audit semua dapur. Mudah-mudahan ketika anak-anak kembali masuk sekolah, kondisi di lapangan sudah lebih baik dan lebih rapi," pungkas Agustina.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News