JAKARTA. Pemerintah optimistis bisa mengumpulkan dana cadangan krisis hingga lebih dari US$ 30 miliar melalui skema perjanjian Bilateral Swap Agreement (BSA) dan Deferred Drawdown Option (DDO). Menurut Menteri Keuangan RI Chatib Basri, dana siaga itu bisa diperoleh dari tiga negara yang bersedia berkomitmen dengan Indonesia. Meski begitu Chatib tidak menyebut berapa Pastinya dana yang bisa disiagakan Pemerintah. Adapun dana siaga ini merupakan bentuk antisipasi Pemerintah kalau-kalau terjadi aliran dana keluar yang besar, akibat dihentikannya program Quantitative Easing (QE) oleh bank Central Amerika Serikat. "Saya tidak mau bilang pasti, tetapi mungkin bisa lebih dari US$ 30 milliar," ujar Chatrib, Selasa (10/9) di gedung Kementerian keuangan. Sementara Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang PS Brodjonegoro menambahkan, bilateral swap itu akan berasal dari tiga negara, pertama dari Jepang senilai US$ 12 miliar. Sementara, untuk dua negara lainnya Bambang enggan menjelaskan. Ia hanya bilang sebelumnya Pemerintah memang telah memiliki BSA dari china sebesar US$ 15 miliar. "Kemungkinan memang dari china yang akan diperpanjang," ujarnya. Bambang juga bilang, satu negara lagi yang akan melakukan perjanjian BSA dengan Indonesia adalah negara lain yang memiliki cadangan Devisa lebih tinggi dari Indonesia seperti Korea Selatan.
Ekonom: Ada 2 cara lain tingkatkan cadangan devisa
JAKARTA. Pemerintah optimistis bisa mengumpulkan dana cadangan krisis hingga lebih dari US$ 30 miliar melalui skema perjanjian Bilateral Swap Agreement (BSA) dan Deferred Drawdown Option (DDO). Menurut Menteri Keuangan RI Chatib Basri, dana siaga itu bisa diperoleh dari tiga negara yang bersedia berkomitmen dengan Indonesia. Meski begitu Chatib tidak menyebut berapa Pastinya dana yang bisa disiagakan Pemerintah. Adapun dana siaga ini merupakan bentuk antisipasi Pemerintah kalau-kalau terjadi aliran dana keluar yang besar, akibat dihentikannya program Quantitative Easing (QE) oleh bank Central Amerika Serikat. "Saya tidak mau bilang pasti, tetapi mungkin bisa lebih dari US$ 30 milliar," ujar Chatrib, Selasa (10/9) di gedung Kementerian keuangan. Sementara Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang PS Brodjonegoro menambahkan, bilateral swap itu akan berasal dari tiga negara, pertama dari Jepang senilai US$ 12 miliar. Sementara, untuk dua negara lainnya Bambang enggan menjelaskan. Ia hanya bilang sebelumnya Pemerintah memang telah memiliki BSA dari china sebesar US$ 15 miliar. "Kemungkinan memang dari china yang akan diperpanjang," ujarnya. Bambang juga bilang, satu negara lagi yang akan melakukan perjanjian BSA dengan Indonesia adalah negara lain yang memiliki cadangan Devisa lebih tinggi dari Indonesia seperti Korea Selatan.