KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia dinilai perlu mengambil langkah kebijakan yang lebih hawkish dengan menaikkan suku bunga acuan di tengah tekanan terhadap rupiah yang terus berlanjut.

Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, mengatakan tekanan terhadap rupiah saat ini tidak lagi sekadar dipengaruhi harga minyak atau arah suku bunga The Fed, tetapi mulai menyentuh kredibilitas jangkar kebijakan makroekonomi Indonesia.

“Dalam situasi seperti ini, bank sentral tidak hanya sedang mengelola inflasi. Bank sentral sedang mempertahankan policy anchor itu sendiri,” ujar Fakhrul dalam keterangan resmi, dikutip Senin (18/5/2026).

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Baca Juga: BI Geser Kebijakan Jadi Pro Stability Demi Rupiah, Sinyal Kenaikan Suku Bunga Menguat

Menurutnya, pasar mulai mempertanyakan level keseimbangan rupiah, arah inflation anchor, hingga koordinasi kebijakan fiskal dan moneter pemerintah. Jika kondisi tersebut tidak segera direspons secara tegas, biaya stabilisasi ekonomi ke depan dinilai akan semakin mahal.

Fakhrul menilai tekanan terhadap rupiah juga diperparah oleh belum kuatnya sinyal penyesuaian kebijakan domestik, khususnya terkait harga energi, subsidi, dan arah fiskal pemerintah. Akibatnya, tekanan penyesuaian ekonomi lebih banyak berpindah ke nilai tukar rupiah.

Dalam kondisi tersebut, ia menilai BI perlu kembali menerapkan pendekatan stabilisasi klasik seperti saat menghadapi tekanan eksternal pada 2018, yakni kebijakan yang pre-emptive, front loading, dan ahead the curve.

“Dalam konteks saat ini, kemungkinan membutuhkan kenaikan BI Rate sebesar 50 basis poin,” katanya.

Menurut Fakhrul, kenaikan suku bunga kali ini bukan karena kondisi ekonomi memburuk atau inflasi sudah tinggi, melainkan untuk menjaga ekspektasi pasar agar tekanan terhadap rupiah tidak semakin dalam.

“Kenaikan suku bunga kali ini bukan karena ekonomi runtuh atau inflasi sudah tinggi. Justru ini diperlukan agar kita tidak membayar harga yang lebih mahal di kemudian hari akibat kehilangan jangkar ekspektasi,” ujarnya.

Baca Juga: Sudah All Out! BI Optimistis Rupiah Menguat ke Kisaran Rp 16.500 pada Mulai Juli 2026

Ia mengingatkan, langkah serupa pernah dilakukan BI pada 2018 ketika bank sentral menaikkan suku bunga secara agresif meski inflasi domestik masih relatif terkendali demi menjaga stabilitas rupiah dan mengembalikan kepercayaan pasar.

Fakhrul juga menilai kebijakan moneter di negara emerging market tidak bisa hanya berpatokan pada data inflasi aktual, melainkan juga harus menjaga ekspektasi pasar dan stabilitas nilai tukar.

“Kalau menunggu inflasi muncul penuh di data, biasanya pasar sudah lebih dulu memaksa penyesuaian yang jauh lebih keras,” katanya.

Meski demikian, ia menilai kenaikan suku bunga tidak selalu berarti pengetatan berlebihan terhadap ekonomi riil. Menurutnya, Indonesia kini memiliki instrumen makroprudensial yang lebih fleksibel sehingga penyaluran kredit ke sektor prioritas masih dapat dijaga melalui koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

“Ini bukan kebijakan anti-pertumbuhan. Ini adalah upaya menjaga stabilitas makro agar pertumbuhan tidak rusak lebih dalam akibat imported inflation, tekanan neraca, dan lonjakan risk premium,” ujarnya.

Di sisi pasar keuangan, Fakhrul menilai langkah hawkish BI juga berpotensi memperbaiki struktur pasar obligasi domestik yang saat ini terlalu terkonsentrasi pada instrumen jangka pendek seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

“Kita membutuhkan yield curve yang lebih sehat dan lebih steep,” katanya.

Ia memperkirakan jika respons kebijakan dilakukan lebih cepat dan kredibel, maka fase overshooting rupiah dapat berbalik menjadi penguatan dengan proyeksi rupiah kembali menuju kisaran Rp 16.800 per dolar AS.

Selain kebijakan moneter, Fakhrul juga mendorong pemerintah memperkuat komunikasi fiskal, termasuk terkait arah subsidi energi, strategi penerbitan obligasi, hingga diversifikasi sumber pembiayaan non dolar AS seperti RMB atau penerbitan Dim Sum Bond.

“Dunia sedang berubah. Likuiditas global tidak lagi hanya bertumpu pada dolar AS. Indonesia harus mulai membangun strategi pembiayaan yang lebih beragam,” tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News