KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian mengatakan paparan Presiden Prabowo Subianto terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 menunjukkan Indonesia mulai memasuki fase baru pembangunan ekonomi, yakni memperbesar kapasitas negara untuk menopang pertumbuhan jangka panjang. Menurut Fakhrul, target pertumbuhan ekonomi tinggi yang dicanangkan pemerintah hanya realistis dicapai apabila Indonesia mampu memperkuat kapasitas fiskal, memperdalam pasar keuangan, serta membangun strategi pembiayaan nasional yang lebih kuat. "Pertumbuhan ekonomi tinggi tidak bisa hanya bergantung pada konsumsi atau booming komoditas semata. Untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi secara berkelanjutan, kapasitas negara harus ikut membesar," ujar Fakhrul dalam keterangannya, Rabu (20/5/2026).
Ia menjelaskan, kapasitas negara bukan hanya diukur dari besarnya APBN, tetapi juga kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan pasar, memperkuat stabilitas eksternal, serta menciptakan sumber pembiayaan jangka panjang yang stabil.
Baca Juga: Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,61% pada Kuartal I-2026, Ekonom Ingatkan Risiko Membayangi "Kalau kita ingin mendorong hilirisasi, industrialisasi, dan memperbesar kelas menengah, maka negara membutuhkan ruang fiskal dan struktur funding yang jauh lebih kuat dibanding hari ini," katanya. Fakhrul menyoroti rasio penerimaan pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang masih berada di kisaran 11%. Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan ruang penguatan kapasitas fiskal nasional masih sangat besar dibandingkan banyak negara emerging market lainnya. Meski demikian, ia menegaskan penguatan kapasitas negara tidak boleh hanya mengandalkan kenaikan tarif atau pungutan baru. Fokus utama, kata dia, harus diarahkan pada peningkatan kepatuhan pajak, perluasan basis ekonomi formal, digitalisasi administrasi, serta menjaga kepercayaan terhadap arah kebijakan pemerintah. "Pasar keuangan modern pada akhirnya bergerak berdasarkan confidence. Negara yang dipercaya akan memiliki biaya pendanaan lebih murah. Sebaliknya, ketidakpastian kebijakan akan menciptakan premi risiko yang mahal," imbuh Fakhrul. Fakhrul juga menyoroti ketidakseimbangan antara surplus perdagangan Indonesia yang besar dengan masih terjadinya net outflow pada neraca finansial. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan struktur Balance of Payments Indonesia masih rentan terhadap siklus penguatan dolar AS. "Ini menunjukkan bahwa Indonesia masih terlalu rentan terhadap siklus dolar global. Kita surplus perdagangan besar, tetapi ketika dolar menguat, tekanan tetap datang ke pasar keuangan domestik," katanya. Untuk memperkuat ketahanan pembiayaan nasional, Fakhrul menilai terdapat tiga strategi utama yang perlu dipercepat pemerintah dan otoritas keuangan.
Baca Juga: Menkeu Purbaya: Ekonomi Indonesia Bisa Keluar dari Kutukan Pertumbuhan 5% Pertama, memperdalam pasar derivatif domestik agar pelaku usaha dan investor memiliki instrumen lindung nilai yang lebih baik terhadap risiko global. Kedua, melakukan internasionalisasi rupiah secara bertahap melalui perluasan local currency settlement di kawasan regional. Ketiga, memperluas sumber pembiayaan non-dolar melalui penerbitan obligasi berbasis renminbi oleh pemerintah maupun sektor swasta. "Dunia sedang bergerak menuju sistem keuangan yang lebih multipolar. Indonesia perlu mulai memanfaatkan likuiditas global non-dollar agar struktur pembiayaan nasional lebih resilient dan tidak terlalu tersandra siklus dolar kuat," terangnya. Selain itu, Fakhrul menilai Indonesia perlu membangun long-IDR environment guna memperkuat pembiayaan domestik jangka panjang, terutama melalui investor institusional non-bank seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, asset manager, dan sovereign wealth fund.
Menurut dia, tantangan terbesar Indonesia ke depan bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi memastikan negara memiliki fondasi pembiayaan yang cukup kuat untuk menopang transformasi ekonomi nasional. "Target pertumbuhan tinggi hanya bisa tercapai apabila kapasitas negara ikut meningkat. Dan kapasitas negara pada akhirnya ditentukan oleh dua hal, yakni kemampuan membangun kepercayaan dan kemampuan mendapatkan funding yang stabil," tutup Fakhrul.
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi 5,1% Dinilai Tak Cukup Menahan Laju Utang Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
