KONTAN.CO.ID-JAKARTA Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad buka suara terkait rencana pemerintah yang akan melakukan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Tauhid menyebut, pembatasan tersebut terjadi lantaran penyaluran yang selama ini tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pembenahan penyaluran agar BBM subsidi dinikmati oleh kalangan yang berhak saja.
"Ketidaktepatan sasaran penyaluran cukup tinggi, sehingga pembatasan menurut saya untuk mencari orang yang layak disubsidi atau tidak," ujar Tauhid kepada awak media di Gedung DPR RI, Rabu (10/7). Tauhid bilang, selama ini jenis BBM yang masuk dalam kategori subsidi adalah pertalite dan biosolar. Nah, apabila jenis BBM tersebut disalurkan ke masyarakat mikisn, maka harus ada acuan yang jelas kategori penerima subsidinya. "Misalnya orang layak subsidi, kalau memang dari masyarakat miskin, apakah dibuktikan melalui kartu identitas atau sebagainya," katanya. Sementara untuk masyarakat yang menggunakan mobil, maka disarankan untuk tidak lagi menggunakan BBM bersubsidi. Kendati begitu, pembatasan pembelian BBM bersubsidi harus dilakukan secara bertahap. "Motor mungkin masih bisa, tapi kendaraan roda empat sudah gak layak, menurut saya itu yang paling mungkin dilakukan penghematan," kata Tauhid.
Asal tahu saja, rencana pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024 ini dilontarkan langsung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Sebelumnya, Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi juga mengingatkan pemerintah agar tidak menaikkan BBM subsidi sampai akhir tahun nanti. Menurutnya, apabila pemerintah tetap melakukannya maka bisa memicu terjadinya inflasi sehingga harga-harga bahan pokok juga mengalami kenaikan. "Ini berpotensi membahayakan juga bagi ekonomi Indonesia karena dalam waktu bersamaan kurs Rupiah lemah ditambah inflasi akibat kenaikan harga BBM subsidi," kata Fahmy. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Tri Sulistiowati