KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom menilai titik penting dalam pemilihan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) saat ini adalah pasangan yang mampu memahami persoalan ekonomi. Pasalnya pada masa mendatang tantangan ekonomi untuk Indonesia semakin berat sebagai imbas masalah ekonomi global.

Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, tantangan terberat yang akan dihadapi presiden mendatang adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah.

"Dalam beberapa tahun terakhir kondisi ekonomi domestik tertekan oleh dinamika ekonomi global seperti fluktuasi harga komoditas, menguatnya dolar dan proteksi dagang yang dijalankan oleh negara mitra ekspor Indonesia. Kombinasi permasalahan ini berujung pada stagnannya pendapatan rata-rata masyarakat, sementara harga-harga kebutuhan pokok mulai meningkat," ujar Bhima pada Kontan.co.id. Kamis (9/8).

Ia bilang selain capres, dari sisi cawapres juga harus punya sense of crisis, tidak sekadar mengejar target pembangunan yang muluk-muluk, diharapkan lebih rasional memandang permasalahan. Jadi ke depannya tidak ada lagi target misalnya pertumbuhan ekonomi 7% dan sebagainya, karena masyarakat butuh solusi jangka pendek untuk stabilkan kurs rupiah, inflasi pangan, dan jaga ketersediaan lapangan kerja.

Bhima bilang, fungsi cawapres bukan sekadar ban serep presiden melainkan berbagi tugas. "Karena presiden itu tugasnya banyak sekali, untuk urusan ekonomi bisa dibagi dengan wakil presiden. Memang sudah ada Menko Perekonomian yang mengatur kementerian teknis, tapi fungsi wapres saya kira seperti dirigen yang membimbing orkestra penyelamatan ekonomi," katanya.

Menurut Bhima, capres dan cawapares ke depannya harus punya empat kriteria yaitu, berpengalaman di bidang ekonomi, mempunyai sense of crisis, rasional/realistis, dan punya konsep menyelesaikan masalah ekonomi jangka pendek. " Soal diterima oleh pasar itu bonus saja. Kalau ekonomi membaik, pelaku pasar akan happy dan investasi kita naik," kata Bhima. Kamis (9/8).

Terakhir Bhima berpesan, ada beberapa persoalan yang perlu diperbaiki oleh Pemerintah ke depannya yaitu, pertama adalah perbaikan daya beli masyarakat dengan stabilisasi harga kebutuhan pokok, dan peningkatan serapan kerja. Kedua, menjaga nilai tukar rupiah dibawah 14.000, meskipun tekanan eksternal cukup besar, pemerintah punya tugas memperkuat cadangan devisa, menekan impor dan menggenjot kinerja ekspor.

Ketiga, pemerintah selanjutnya harus fokus pada industrialisasi nasional karena kontribusi industri manufaktur yang sebesar 20% terhadap PDB, karena bila sektor industri Indonesia jaya, lapangan kerja meningkat dan ekspor nya lebih bernilai tambah.

"Keempat, keberpihakan anggaran pada reformasi struktural, misalnya fokus di penguatan SDM harus konsisten sampai lima tahun. Jangan mendekati pemilu kemudian terjebak pada belanja yang sifatnya konsumtif dan populis seperti bansos," katanya.

Dan yang terakhir adalah pemerintah ke depannya harus melanjutkan kebijakan yang sudah ada seperti reforma agraria, dana desa dengan penyempurnaan-penyempurnaan di level teknis. Misalnya setelah petani mendapat sertifikat tanah harus ada kelanjutan produksi dengan kerjasama BUMN atau swasta berupa program kemitraan. Begitu juga dana desa setelah bangun infrastruktur, selanjutnya memperkuat BUMDes sebagai unit produksi barang/jasa di desa.

"Harus diakui banyak program di era Jokowi yang patut dilanjutkan meskipun ada beberapa kekurangan," tutup Bhima.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi