KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Besarnya realisasi investasi Indonesia selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi.

Pelemahan rupiah dan dominasi investasi padat modal menjadi sejumlah faktor yang perlu diperhatikan, terutama terkait kemampuan investasi dalam menciptakan lapangan kerja.

Realisasi investasi selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto mencapai Rp 3.923,2 triliun. Nilai tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi investasi pada dua tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tercatat sebesar Rp 1.278,6 triliun.

Meski demikian, perbandingan kedua periode tersebut perlu mempertimbangkan perubahan nilai tukar rupiah. Pasalnya, nilai investasi yang dinyatakan dalam rupiah pada periode berbeda juga dipengaruhi oleh pergerakan kurs terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Kepala Ekonom Maybank Indonesia Juniman mengatakan, perbedaan nilai investasi pada kedua pemerintahan tidak bisa hanya dinilai berdasarkan angka nominal dalam rupiah. Perubahan nilai tukar perlu diperhitungkan untuk memperoleh gambaran yang lebih proporsional mengenai besarnya investasi yang masuk ke Indonesia.

Baca Juga: Dua Tahun Prabowo-Gibran, Kualitas Lapangan Kerja Masih Jadi Tantangan

"Begini, dampaknya memang cukup besar. Namun, kita juga harus melihat bahwa angka investasi tersebut dinyatakan dalam rupiah. Dalam periode pemerintahan Pak Jokowi hingga sekarang, nilai tukar rupiah juga sudah banyak berubah. Ini yang perlu kita perhatikan. Kalau dihitung dalam dolar AS, sebenarnya perbedaannya tidak terlalu jauh," ujar Juniman kepada Kontan, Selasa (20/10/2026).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah berada di level Rp 15.495 per dolar AS pada penutupan perdagangan 21 Oktober 2024, ketika pemerintahan Prabowo-Gibran dimulai. Sementara itu, pada penutupan perdagangan 20 Oktober 2026, rupiah melemah ke level Rp 17.987 per dolar AS.

Dengan demikian, rupiah mengalami depresiasi sekitar 13,85% selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Sepanjang 2026, rupiah bahkan telah melemah 7,28% dan menjadi mata uang dengan kinerja terlemah di Asia.

Pelemahan rupiah menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam membandingkan realisasi investasi antarkurun waktu. Sebab, kenaikan nilai investasi dalam rupiah tidak serta-merta menunjukkan peningkatan yang sama apabila dihitung menggunakan dolar AS.

Sebagai pembanding, ketika Jokowi pertama kali dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2014, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp 12.030 per dolar AS. Dua tahun kemudian, tepatnya pada 20 Oktober 2016, rupiah berada di kisaran Rp 13.000 per dolar AS.

Di sisi lain, realisasi investasi selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai Rp 3.923,2 triliun. Dari jumlah tersebut, investasi di sektor hilirisasi mencapai Rp 1.199 triliun, sedangkan penciptaan lapangan kerja diklaim mencapai 5,4 juta orang.

Investasi Padat Modal Jadi Tantangan Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Juniman, tantangan investasi Indonesia tidak hanya terletak pada besarnya modal yang masuk, tetapi juga kualitas investasi dan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja.

Saat ini, investasi banyak mengalir ke sektor-sektor prioritas, seperti hilirisasi, industri pertanian, pertambangan, dan pergudangan. Sektor-sektor tersebut menjadi tujuan investasi karena menarik minat investor asing maupun domestik.

Baca Juga: Menlu Laporkan Hasil Kunjungan Sekjen PBB António Guterres kepada Prabowo

Namun, investasi yang masuk cenderung terkonsentrasi pada sektor padat modal. Menurut Juniman, kondisi tersebut telah menjadi tantangan sejak pemerintahan Jokowi dan masih berlanjut hingga pemerintahan Prabowo.

Padahal, investasi padat modal umumnya menyerap lebih sedikit tenaga kerja dibandingkan investasi padat karya.

"Padahal, investasi yang padat modal relatif lebih sedikit menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan investasi yang padat karya," jelas Juniman.

Kondisi ini membuat besarnya nilai investasi belum tentu sebanding dengan penciptaan lapangan kerja. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang masih berada di kisaran 5%, kemampuan perekonomian menyerap tenaga kerja dinilai belum cukup untuk mengimbangi pertambahan angkatan kerja setiap tahun.

Juniman memperkirakan, setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1% saat ini hanya mampu menyerap sekitar 300.000 hingga maksimal 800.000 tenaga kerja. Sementara itu, jumlah angkatan kerja baru setiap tahun dapat mencapai 1 juta hingga 1,5 juta orang.

Artinya, terdapat risiko sebagian angkatan kerja baru tidak terserap ke pasar kerja. Jika penyerapan tenaga kerja hanya mencapai sekitar 700.000 orang per tahun, ratusan ribu orang berpotensi tidak mendapatkan pekerjaan.

Kondisi tersebut dapat menekan daya beli masyarakat. Angkatan kerja yang tidak memperoleh pekerjaan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan, sementara biaya hidup terus meningkat.

Karena itu, Juniman menilai pemerintah perlu memastikan investasi yang masuk tidak hanya meningkatkan realisasi investasi secara nominal, tetapi juga memberikan kontribusi lebih besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Target Investasi Rp 13.032 Triliun hingga 2029

Pemerintah menargetkan total investasi mencapai Rp 13.032,8 triliun hingga akhir 2029. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah masih perlu mendorong realisasi investasi dalam jumlah besar pada tahun-tahun mendatang.

Juniman memperkirakan, apabila realisasi investasi selama dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai sekitar Rp 4.000 triliun, nilai investasi kumulatif hingga akhir 2029 berpotensi berada di kisaran Rp 10.000 triliun.

Baca Juga: Kualitas Investasi Dua Tahun Prabowo-Gibran: Penyerapan Tenaga Kerja Belum Optimal

Dengan demikian, masih terdapat selisih sekitar Rp 3.000 triliun yang perlu dikejar untuk memenuhi target investasi pemerintah hingga 2029.

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Juniman menyebut pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif, menawarkan insentif menarik bagi investor asing, serta memberikan kepastian usaha kepada pelaku bisnis.

Selain itu, pemerintah dinilai perlu segera menyelesaikan persoalan yang memengaruhi kepercayaan investor di pasar modal, termasuk dinamika terkait penyedia indeks global MSCI (Morgan Stanley Capital International).

Menurut Juniman, persoalan kepercayaan investor yang tidak segera ditangani berpotensi meluas dari pasar modal ke investasi langsung atau foreign direct investment (FDI). Investor dapat mengalihkan dana ke instrumen lain atau mengurangi eksposur investasinya di Indonesia.

"Karena yang semula pada ranah pasar modal atau pasar saham, itu bisa merembet ke pasar obligasi kemudian pasar valas, dan pada akhirnya ke direct investment. karena masalah trust atau kepercayaan investor," ujar Juniman.

Juniman mengatakan, menjaga stabilitas ekonomi dan memulihkan kepercayaan investor merupakan langkah penting untuk mempertahankan momentum investasi. Dengan demikian, capaian investasi tidak hanya terlihat besar secara nominal, tetapi juga mampu mendorong aktivitas ekonomi dan memperluas kesempatan kerja.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News