KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap mengimplementasikan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mendorong perekonomian Indonesia yang terpukul sebagai akibat dari pandemi virus Corona. Anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah senilai Rp 641,17 triliun.

Sebagai dukungan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), di dalam program PEN pemerintah mengalokasikan pos belanja negara mencapai Rp 427,46 triliun.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan, alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi akan terus menyesuaikan kebutuhan. Besaran kebutuhannya pun akan bergerak dinamis mengikuti perkembangan wabah.

Baca Juga: Insentif pajak bengkak jadi Rp 123 triliun dari semula Rp 63,1 triliun, apa sebabnya?

"Anggarannya diupayakan cukup untuk membantu masyarakat dan dunia usaha selama wabah berlangsung. Semakin lama wabah, maka semakin besar pula bantuan yang dibutuhkan. Jadi sulit mengatakan anggaran sekarang akan cukup atau tidak," ujar Piter kepada Kontan.co.id, Selasa (19/5).

Di dalam anggaran belanja tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk mendukung konsumsi masyarakat dalam bentuk perluasan bantuan sosial dan subsidi dengan alokasi anggaran Rp 172,1 triliun.

Piter sendiri menilai, bansos yang diberikan pemerintah sifatnya bukan untuk mendorong peningkatan konsumsi. Namun, lebih kepada menjaga agar masyarakat yang terdampak bisa bertahan hidup dengan layak dan bisa memenuhi kebutuhan dasar.

Ia sendiri merasa bahwa perlambatan konsumsi sudah dipastikan akan terus terjadi dan tidak bisa dihindari.

Kemudian, pemerintah merancang kebutuhan pembiayaan untuk PEN ini akan dipenuhi oleh Bank Indonesia (BI). Namun, mengenai detail dan skemanya saat ini masih dalam tahap diskusi.

Sejalan dengan hal tersebut, Piter merasa kebutuhan pembiayaan APBN pemerintah termasuk program PEN sangatlah besar. Jadi, akan sangat wajar apabila pemerintah mengandalkan peran BI. Pasalnya, akan sulit apabila hanya bersandar pada pasar keuangan.

"Investor global sekarang cenderung menghindari instrumen yang berisiko, termasuk surat berharga negara (SBN). Sementara itu, investor domestik sedang kesulitan likuiditas," kata Piter.

Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah perlu intervensi dari BI. Hal ini dinilai sangat wajar, terlebih berbagai negara maju seperti Amerika Serikat (AS) juga melakukan pola yang sama.

Baca Juga: Komisi XI DPR kaget defisit APBN 2020 bisa melenceng sampai 6,27% terhadap PDB

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat