KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan meminta Kementerian/Lembaga (K/L) untuk melakukan
Automatic Adjustment atau menyisihkan anggaran belanjanya yang tidak masuk ke dalam program prioritas sebesar Rp 24,5 triliun. Nantinya, dana tersebut akan digunakan sebagai dana cadangan untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak dalam menghadapi gejolak kenaikan harga komoditas energi dan pangan. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy menilai, pencadangan anggaran ataupun pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah untuk beberapa pos anggaran K/L tersebut akan semakin menekan potensi pertumbuhan dari konsumsi pemerintah di tahun ini.
“Seperti yang kita tahu pada tahun ini belanja pemerintah diset lebih rendah dibandingkan tahun lalu, dengan kondisi ini saja pertumbuhan belanja pemerintah diperkirakan akan berada di level yang lebih rendah di tahun ini,” tutur Yusuf kepada Kontan.co.id, Rabu (1/6).
Baca Juga: Anggaran Belanja Negara pada 2023 Hampir Rp 3.000 Triliun, Berikut Peruntukannya Adanya belanja pemerintah yang lebih kecil pada tahun ini, ditambah dengan rencana pemotongan anggaran K/L tersebut, maka akan berpotensi menambah tekanan pada belanja pemerintah. Menurutnya kondisi yang sama pernah terjadi di tahun 2016 silam ketika pemerintah melakukan
budget card ke beberapa pos anggaran K/L. Ia menceritakan pada saat itu, di saat yang bersamaan pertumbuhan belanja pemerintah dalam PDB mengalami kontraksi dibandingkan Kuartal sebelumnya. Pertumbuhan belanja pemerintah di Kuartal ke III dan IV 2016 masing-masing berada pada level -2,96% dan -4,02%. Bahkan, di sepanjang tahun 2016 akhirnya pertumbuhan belanja pemerintah berada di level pertumbuhan kontraksi sebesar minus 0,14%. Padahal di tahun sebelumnya pertumbuhan belajar pemerintah mencapai level pertumbuhan 5%. “Memang kontribusi belanja pemerintah dalam PDB relatif kecil tetapi dapat memberikan Efek multiplier ke pos pertumbuhan PDB yang lain termasuk di dalamnya konsumsi rumah tangga dan investasi,” jelasnya. Sehingga, Ia menyarankan agar pemerintah perlu memastikan bahwa kedua pos yang berpotensi terdampak ini bisa teratasi pertumbuhannya karena sumbangan dari belanja pemerintah diperkirakan akan lebih rendah untuk menopang proses pemulihan ekonomi di tahun 2022 ini.
Baca Juga: Antisipasi Harga Energi Naik, Sri Mulyani Akan Potong Anggaran K/L Rp 24,5 Triliun Adapun, Dia juga menyarankan agar pemerintah mengambil cadangan dana dari realokasi beberapa pos belanja barang K/L yang bisa ditunda perbelanjaannya di sisa akhir tahun ini. Selain itu menurutnya, bisa juga diperoleh dari pos belanja modal atau infrastruktur yang bisa di tunda sementara pembayarannya sampai dengan tahun depan, sehingga bisa digunakan menjadi alternatif penghematan. “Sementara untuk subsidi, bansos dan belanja pegawai menurut saya masih relatif penting untuk dipertahankan, setidaknya sesuai dengan Pagu Anggaran untuk memastikan pos belanja ini dapat mendorong proses pemulihan ekonomi terutama melalui channel menjaga daya beli ataupun konsumsi masyarakat secara keseluruhan,” imbuh Yusuf. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 