KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet meminta agar pemerintah mempertimbangkan kembali terkait rencana menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

Rendy memahami rencana kenaikan harga BBM subsidi disebabkan oleh meningkatnya harga minyak internasional. Sementara asumsi pemerintah terhadap harga minyak terutama di tahun ini lebih rendah jika dibandingkan relisasi harga minyak saat ini.

Sebagai ilustrasi, asumsi harga minyak pada asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan US$ 63 per barel. Sementara harga minyak saat ini berada dikisaran US$ 100 per barel.

"Sehingga selisih inilah yang kemudian menjadi salah satu penyebab pemerintah harus menanggung beban kenaikan dari harga minyak internasional menjadi lebih besar," terang Rendy pada Kontan.co.id, Selasa malam (23/8).

Baca Juga: Pengamat UI Harapkan Kenaikan BBM Bersubsidi Tak Lebih dari 5%

Namun demikian kata Rendy, jika berbicara terkait dampak kenaikan BBM, pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang dan hati hati. Mengingat, kebijakan menaikkan BBM dapat mengerek naik inflasi. "Dampak lebih besarnya dapat berpotensi meningkatkan angka kemiskinan," tutur Randy.

Selanjutnya, Rendy mengatakan, disaat yang bersamaan sebenarnya APBN juga menikmati kenaikan harga komoditas tertentu saat ini.

Sehingga kalau dilihat dari proyeksi defisit APBN di sepanjang Tahun 2022 ini masih pada range prakiraan target defisit yang disampaikan oleh pemerintah.

Artinya secara ruang APBN masih punya kapasitas untuk menanggung beban kenaikan subsidi dan juga kompensasi dari kenaikan harga minyak internasional terhadap harga domestik BBM itu sendiri.

"Sehingga kebijakan menaikkan BBM menurut saya perlu dilakukan secara bertahap dan hati-hati melihat dari dampak yang kemudian bisa diberikan dan ruang APBN yang sebenarnya saya kira masih bisa menanggung kompensasi dan juga subsidi BBM imbas dari kenaikan harga minyak internasional," jelas Rendy.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News