KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Center of Reform on Economics (Core) Indonesia memprediksi ada kemungkinan pemerintah merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbuka lebar di tahun 2019.

Setidaknya ada dua faktor utama yang menyebabkan hal tersebut, yaitu deviasi pada sejumlah indikator makroekonomi dan perubahan pemerintahan sesuai hasil pemilihan umum (pemilu).

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, kondisi ekonomi Indonesia secara umum sejatinya masih relatif sesuai prediksi hingga akhir kuartal pertama lalu. Terutama dari sisi pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang diperkirakan tetap berada pada kisaran target pemerintah.

KPR Star Mortgage Raih Best Innovative Bank, KB Bank Siap Lanjutkan Inovasi

"Pertumbuhan konsumsi rumah tangga berpotensi tetap di atas 5% dan tingkat inflasi juga tetap terkendali di kuartal-I 2019," kata Faisal dalam Core Media Discussion: Review Ekonomi Kuartal-I 2019, Selasa (9/4).

Dengan kondisi tersebut, Faisal cukup yakin, pertumbuhan ekonomi kuartal pertama juga masih akan berada di atas 5%. Sepanjang tahun, Core memproyeksi pertumbuhan ekonomi berada dalam rentang 5,1% - 5,2%.

Namun, realisasi indikator makroekonomi lain seperti nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) dan harga minyak mentah atau Indonesia Crude Price (ICP) hingga akhir Maret terlihat cukup jauh dari asumsi makro dalam APBN 2019.

Berdasarkan perhitungan Kontan.co.id, rata-rata ICP Januari-Maret mencapai US$ 60,49 per barel, masih jauh dari asumsi makro dalam APBN 2019 yaitu US$ 70 per barel. "Kami proyeksi rata-rata ICP sepanjang tahun ini hanya sekitar US$ 64 per barel sehingga potensi untuk berada di bawah asumsi makro APBN memang besar," pungkas Faisal.

Begitu pun, dengan kurs rupiah yang bergerak di kisaran Rp 14.100 per dollar AS, jauh di bawah asumsi dalam APBN yaitu Rp 15.000 per barel. Realisasi indikator makroekonomi yang jauh di bawah asumsi tersebut, kata Faisal, tentu tidak menguntungkan bagi kinerja APBN.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi dan mengkalkulasi kembali asumsi tersebut agar lebih tepat dengan situasi saat ini.

Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menambahkan, faktor politik juga kemungkinan besar akan berpengaruh terhadap potensi perubahan APBN 2019. "Kalau ada pergantian pemerintahan, kemungkinannya makin besar untuk APBN-P karena pasti akan ada penyesuaian anggaran untuk agenda-agenda politik pemimpin yang baru nanti," ujar Piter dalam kesempatan yang sama.

Sebabnya, Piter menilai, urgensi perubahan anggaran belum terlihat untuk saat ini mengingat adanya agenda terkait politik di 2019. Adapun terlepas dari kondisi politik, CORE meyakini APBN-P kemungkinan besar akan dilakukan dan prediksinya pemerintah akan lalukan pada awal kuartal-III 2019 atau Agustus mendatang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News