KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) mencatat total utang pemerintah mencapai Rp 8.113 triliun per Juli 2025.

Ekonom dan Peneliti CORE (Center of Reform on Economics), Yusuf Rendy Manilet mengatakan, meski lebih rendah dibandingkan posisi April 2025 yang tercatat sebesar Rp 9.105 triliun, namun ia memprediksi total utang pemerintah masih akan naik lagi sampai akhir tahun 2025.

“Karena di bawah pemerintahan baru, kebijakan fiskalnya memang lebih ekspansif. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan infrastruktur, dan juga subsidi energi butuh ruang fiskal yang besar,” jelas Yusuf kepada Kontan, Senin (8/9/2025).

Ingin Mendalami Kondisi Ekonomi? Yuk Langganan Business Insight

Baca Juga: Pemerintah Prabowo Tambah Utang Rp 781,8 Triliun pada 2026, Ini Rinciannya

Ia menambahkan, pemerintah mematok defisit 2025 di kisaran 2,5%–2,8% dari PDB (Produk Domestik Bruto), yang artinya pemerintah akan menarik utang baru sekitar Rp 775 triliun sampai Rp 782 triliun. Dengan demikian, pemerintahan Prabowo berpotensi menambah utang baru cukup besar untuk menutup kebutuhan belanja negara.

"Setelah dikurangi pembayaran utang jatuh tempo, penambahan bersih utang bisa sekitar Rp 500 triliun sampai Rp 600 triliun. Jadi, sangat mungkin total utang akhir 2025 mendekati Rp 9.700 triliun, bahkan bisa lebih tinggi kalau defisit melebar,” ujarnya.

Secara rasio utang terhadap PDB, Yusuf menilai kondisi Indonesia masih terjaga, dimana rasio utang pemerintah berada di kisaran 39%–40%, atau masih di bawah batas 60% yang ditetapkan undang-undang.

Baca Juga: Ekonom Ungkap Risiko Penarikan Utang Jumbo Pemerintah Rp781,87 Triliun pada 2026

Meskipun struktur utang pemerintah yang mayoritas jangka panjang serta cadangan devisa cukup kuat, namun ia mengingatkan bahwa pemerintah harus mewaspadai beban bunga utang di tengah pelemahan rupiah.

“Yang harus diperhatikan ke depan adalah beban bunga. Kalau suku bunga global tetap tinggi dan rupiah melemah, biaya bayar bunga bisa makin besar. Itu yang berpotensi memangkas anggaran sektor lain, seperti pendidikan atau kesehatan,” tegasnya.

Yusuf juga mengingatkan risiko lain apabila utang tidak dikelola secara produktif.

“Kalau utang dipakai untuk belanja yang sifatnya konsumtif atau populis, tanpa diiringi peningkatan produktivitas dan pajak, maka utang justru jadi beban,” pungkasnya.

Baca Juga: Indef Prediksi Utang Pemerintah Bakal Naik pada Akhir Tahun 2026

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News