KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom berpendapat Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru akan menghadapi 4 tantangan besar, termasuk soal kebijakan terkait pertumbuhan ekonomi serta UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan tantangan yang pertama, yakni Gubernur BI akan dihadapi masalah ketidakpastian ekonomi global. Dia menyebut meski tensi geopolitik global relatif sudah tidak setinggi seperti awal 2022, bukan berarti ketidakpastian sudah berlalu. 

"Saya pikir masalah geopolitik yang masih melibatkan negara-negara, seperti Rusia, Tiongkok, dan beberapa negara Eropa, bisa saja kembali muncul di kemudian hari," ucap dua kepada KONTAN.CO.ID, Selasa (21/2).

Baca Juga: Ekonom BSI Nilai Sri Mulyani Cocok Jadi Gubernur BI, Begini Alasannya

Menurut Yusuf, kondisi geopolitik yang tidak menentu itu yang berpotensi memberikan dampak terhadap inflasi global, sedangkan inflasi global juga akan ikut memengaruhi inflasi domestik di Indonesia. 

Hal itu sudah bisa dilihat ketika adanya kenaikan inflasi pada tahun lalu yang salah satunya disumbang kenaikan harga minyak dunia akibat dari konflik geopolitik Rusia dan Ukraina. Dengan demikian, perlu menyusun langkah mitigasi yang lebih baik untuk menghadapi kondisi geopolitik global.

Kedua, Yusuf menerangkan Gubernur BI yang baru akan menghadapi tantangan menjaga inflasi di dalam negeri.

"Kondisi inflasi yang terjadi di Indonesia lebih banyak disebabkan karena masalah stop atau ketersediaan terutama bahan pangan," kata dia.

Oleh karena itu, Yusuf menyebut perlu adanya kolaborasi antara BI dengan stakeholder terkait di kementerian atau lembaga di level pusat dan daerah. Selain itu, diperlukan juga sosok yang bisa memperkuat kerja sama untuk peningkatan kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Ketiga, Yusuf menyatakan salah satu pekerjaan rumah yang akan dihadapi oleh Gubernur BI terpilih, yaitu mencari titik tengah untuk mengeluarkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, Gubernur BI juga harus memperhatikan sisi inflasi yang berkembang di dalam negeri. 

Baca Juga: Ekonom Ungkap Sederet Tugas Berat Calon Gubernur BI Baru

"Pada tahun lalu, inflasi berada pada level yang tinggi sehingga harus direspon BI dengan menaikkan suku bunga acuan," ujarnya.

Yusuf menyatakan penetapan suku bunga acuan yang lebih tinggi akan berdampak terhadap ongkos pembiayaan untuk investasi sehingga juga akan menjadi lebih tinggi. Terakhir, Yusuf juga menilai UU PPSK akan menjadi tantangan. Sebab, dalam UU PPSK tugas pokok dari BI berpotensi bertambah. 

"Tidak hanya untuk menjaga inflasi di dalam negeri, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

Oleh karena itu, kata dia, mencari titik tengah antara mengakomodir kebutuhan pertumbuhan ekonomi dan menekan inflasi di kemudian hari menjadi salah satu pekerjaan rumah lain yang dihadapi Gubernur BI.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .