KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengentasan kemiskinan masih menjadi fokus utama pemerintah. Pasalnya masih ada 16 provinsi dari 34 provinsi yang tingkat kemiskinannya masih tinggi dari target rata-rata nasional. Pemerintahan Presiden Joko Widodo menargetkan angka kemiskinan bisa terus ditekan ke kisaran 6,5%-7,5% pada tahun 2024. Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, tantangan utama dalam menurunkan tingkat kemiskinan ada pada ketepatan data.
Sebab menurutnya selama ini masih ditemukan kesalahan data penerima dari bantuan sosial yang diperuntukan untuk menurunkan angka kemiskinan.
Baca Juga: Bank Dunia Kerek Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global 2023 “Karena data yang digunakan tidak tepat maka bantuan yang disalurkan pun tidak tepat sasaran. Hal inilah yang mengurangi kemampuan dari bantuan ini untuk mengurangi tingkat kemiskinan tersebut,” tutur Yusuf kepada Kontan.co.id, Selasa (6/6). Selain itu, ia berpendapat, tidak bervariasinya nominal bantuan yang diberikan pemerintah, membuat bantuan itu tidak berjalan efektif. Ini karena tingkat kemiskinan di setiap daerah beragam, sehingga perlu penanganan yang berbeda, termasuk nominal bantuan yang diberikan. Yusuf juga menilai, pemerintah masih mempunyai pekerjaan besar terutama dalam menciptkan lapangan kerja, di samping pemberian program bantuan yang sudah digulirkan selama ini. “Tentu kalau kita bicara pencipta lapangan kerja adalah bagaimana memastikan lapangan kerja yang tercipta adalah lapangan kerja formal yang kemudian bisa memberikan upah yang sesuai dengan kebutuhan hidup, salah satu acuan yang kemudian bisa digunakan adalah pikiran lapangan kerja di sektor manufaktur,” jelasnya.
Baca Juga: Tingkat Kemiskinan Masih Tinggi di 16 Provinsi, Ini Upaya yang Dilakukan Pemerintah Lebih lanjut, dia mengatakan upaya-upaya tersebut perlu segera dipertimbangkan oleh pemerintah untuk menjadi langkah ke depan dalam menurunkan angka kemiskinan. Sebab, masih ada dinamika lain yang bisa meningkatkan angka kemiskinan, seperti inflasi. “Ketika terjadi inflasi yang tinggi, maka ada kecenderungan untuk mempengaruhi garis kemiskinan. Oleh karena itu, saya kira akan cukup menantang untuk bisa wujudkan angka kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim terutama di tahun 2024 nanti,” imbuhnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Herlina Kartika Dewi
