KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Danantara akan mengelola aset BUMN senilai US$ 900 miliar atau di atas Rp 14.000 triliun. 

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, penerapan prinsip business judgement rule dan menjadikan kerugian BUMN bukan kerugian negara akan memberikan fleksibilitas berinovasi dan a level playing field kepada Danantara/BUMN untuk menjadi Temasek, GIC, atau Khazanah versi Indonesia. 

Akan tetapi, dengan iklim usaha yang penuh ketidakpastian, korupsi yang merajalela dan kentalnya politisasi BUMN di Indonesia, langkah tersebut membuka peluang bagi BUMN untuk di-abuse bagi kepentingan kelompok tertentu. 

Nusa Halmahera Minerals Libatkan Masyarakat untuk Tambang yang Berkelanjutan

Baca Juga: Danantara Resmi Berdiri, Susunan Kepemimpinannya Menuai Sorotan

"Membangun GCG (good corporate governance) terbaik adalah satu-satunya jalan untuk mengantisipasi ekosistem berusaha yang sangat buruk dan menghindari perilaku abusive tersebut. Mekanisme GCG eksternal dan internal harus dimaksimalkan," ujar Wijayanto dalam keterangan pers, Senin (24/2).

Wijayanto menambahkan, mekanisme eksternal dibangun dengan mengedepankan transparansi termasuk dalam pemilihan sosok-sosok kunci, penyusunan regulasi dan pengambilan keputusan strategis. 

"Biarkan rakyat, media, dan civil society ikut mengawasi. Para tikus suka kegelapan maka ciptakan terang," ucap Wijayanto.

Wijayanto menyebut, mekanisme internal dibangun dengan memperkuat peran pengawas, komisaris, komite audit dan internal audit. Isi mereka dengan sosok-sosok profesional, berintegritas, dan non-politis. Mereka harus diposisikan sebagai partner setara bukan sebagai pelengkap semata. 

"Merit system wajib diterapkan dalam memilih sosok terbaik untuk menjalankan organisasi," terang Wijayanto.

Baca Juga: Daftar 7 BUMN Raksasa yang Asetnya akan Dikelola Danantara

Dia meminta memanfaatkan Indonesia yang luas yang penuh dengan sosok kredibel, profesional, dan berintegritas, sebagai sumber kader. Jika perlu, rekrut expat terbaik untuk ikut memajukan Danantara/BUMN. 

"Koncoisme dan nepotisme, apalagi Timses-isme haram diterapkan," tegas Wijayanto.

Wijayanto menganalogikan BUMN-BUMN adalah telur-telur emas yang kepadanya masa depan rakyat digantungkan. Pemerintah telah memutuskan untuk menempatkan telur tersebut dalam satu keranjang bernama Danantara. 

"Keranjang ini perlu kita jaga bersama, jika ia jebol dan tumpah, maka jebol dan tumpah pula nasib 287 juta rakyat Indonesia," pungkas Wijayanto.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News