KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Efisiensi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh pemerintah pusat tidak selalu berdampak negatif bagi perekonomian daerah.

Menurut Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Segara Institute, Piter Abdullah, efisiensi belanja justru dapat mempercepat realisasi pembangunan dan membuat program lebih tepat sasaran.

“Efisiensi itu harus dilihat dari programnya, bukan dari nominal anggarannya. Anggaran TKD bisa berkurang, tetapi kalau programnya tetap berjalan atau diambil alih pusat, pembangunan tetap terlaksana,” ujar Piter kepada Kontan, Selasa (12/8/2025).

Dukung Korporasi Terapkan ESG, Bank DBS Siap Berikan Pembiayaan dan Pendampingan

Baca Juga: Kemenkeu Percepat Belanja Transfer ke Daerah, Capai Rp 322 Triliun sampai Mei 2025

Seperti diketahui, Kementerian PPN/Bappenas belum lama ini melakukan sosialisasi terkait Dana Anggaran Khusus (DAK) yang masuk dalam pos belanja Transfer ke Daerah (TKD) dengan total dana anggaran DAK untuk tahun 2026 sebesar Rp 155 triliun, lebih rendah dibandingkan yang dianggarkan sebelumnya pada 2025 sebesar Rp 185,24 triliun yang juga kemudian dipangkas jadi 166,93 triliun pasca inpres.

Selain itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum lama ini menerbitkan PMK 56/2025, yang salah satunya mengatur efisiensi pos anggaran Transfer ke Daerah (TKD), termasuk di dalamnya efisiensi anggaran infrastruktur.

Piter menjelaskan, pemerintah pusat kerap mengambil alih pelaksanaan proyek infrastruktur dari pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas. Misalnya, pembangunan jalan atau irigasi yang sebelumnya menjadi tanggung jawab daerah, kini langsung dilaksanakan oleh kementerian terkait di pusat.

Baca Juga: Realisasi Belanja K/L Turun hingga Kuartal I 2025, tapi Transfer ke Daerah Naik

Menurut dia, langkah ini biasanya diambil setelah evaluasi kinerja pemerintah daerah menunjukkan realisasi anggaran yang lambat atau kualitas pekerjaan yang kurang baik. 

“Kalau pelaksanaan APBN tidak bagus, yang disalahkan presiden. Jadi wajar pusat 

mengambil alih untuk memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat daerah,” jelasnya.

Piter menambahkan, salah satu penyebab rendahnya efektivitas pengelolaan anggaran di daerah adalah penyalahgunaan dana. 

“Kasus-kasus penyalahgunaan anggaran di daerah kan banyak. Itu membuat program menjadi tidak efisien,” katanya.

Ia menilai, pengalihan pelaksanaan proyek ke pusat tidak serta-merta mengurangi output pembangunan daerah. Selama program tetap berjalan, bahkan dengan kualitas lebih baik, efisiensi TKD dapat berdampak positif terhadap perekonomian daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News