KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020 – 2024, revisi Undan-Undang (UU) Bank Indonesia (BI) juga menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Ada dua urgensi revisi UU BI, yakni mendukung pertumbuhan perekonomian nasional sehingga meningkatkan penerimaan (APBN) dan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang efektif.

Kedua, mendorong pertumbuhan investasi melalui penambahan kewenangan BI, terkait pengaturan makroprudensial.

Menurut Ekonom IKS, Eric Sugandi menilai terkait revisi UU BI yang diusulkan pemerintah ini bukan menjadi hal yang urgen dilakukan. Ia menyarankan agar pemerintah lebih baik fokus pada penanganan Covid-19.

“Bisa saja, tapi bukan sesuatu yg urgen. Fokus dulu ke penanganan Covid-19. Banyak wacana yg kontraproduktif dan memecah konsentrasi pemerintah, BI, OJK, dan DPR, misalnya pembahasan UU BI, pengembalian fungsi pengawasan perbankan ke BI dan redenominasi,” kata Eric kepada Kontan.co.id, Rabu (8/7).

Baca Juga: Anggota Komisi XI DPR: Pemerintah ingin perkuat peran BI dalam PEN lewat revisi UU BI

Menurutnya, sah-sah saja usulan revisi ini dibahas apabila pandemi Covid-19 sudah tertangani dan ekonomi Indonesia sudah menunjukkan pertumbuhan positif.

Menurut Eric, kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial memang sering kali menjadi tumpang tindih, termasuk dalam pelaksanaannya dan pengawasan yang berkait dengan perbankan.

Eric bilang, jika fungsi pengawasan perbankan tetap dipegang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka koordinasi kebijakan BI dan OJK harus diperkuat.

“Dan tentu saja ini harus melibatkan pemerintah dan DPR karena ada UU BI dan UU OJK,” tandasnya.

Eric juga menekankan kembali bahwa revisi UU BI ini tidak tepat apabila dilakukan sekarang.

“Yang jelas timing-nya tidak tepat sekarang. Pemerintah harus fokus dulu di penanganan Covid-19,” tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto