KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Naiknya cukai rokok naik hingga 23% dan harga jual eceran sebesar 35% masih menimbulkan banyak perbincangan. Tak hanya dampak negatif yang dirasakan para petani tembakau, petani cengkeh, namun pengusaha Sigaret Kretek Tangan (SKT) juga terancam harus mengurangi tenaga kerja.

Menanggapi hal tersebut, Enny Sri Hartati, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan kebijakan-kebijakan atau regulasi perlu dikelola secara ideal. Artinya tidak hanya berlaku bagi pabrik dan industri saja melainkan juga mempertimbangkan kebijakan yang adil bagi petani tembakau dan cengkeh.

Menurutnya, pemerintah harus memiliki roadmap yang optimum untuk industri rokok atau industri hasil tembakau (IHT). Selain itu, pemerintah juga diharapkan bisa menyepakati satu suara dari menteri-menteri yang bersangkutan dengan kenaikan tarif cukai tersebut seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (Menko).

Baca Juga: Kenaikan tarif cukai rokok terlalu agresif dan menimbulkan banyak dampak negatif

“Menurut saya menko juga harus turun tangan, tidak hanya Menkeu saja karena dimensi kebijakan ini melingkupi banyak sekali senktor. Sehingga penentu kebijakan nantinya harus di koordinasikan ke Menko untuk membuka diskusi terbatas dengan kementerian yg terkait dan baru diputuskan kebijakan cukai ini,” Tegas Enny,Senin (23/9).

Adapun kebijakan yang diharapkan bisa menekan jumlah perokok meliputi perbanyak kampanye anti rokok, perbanyak tempat bebas rokok, serta adanya sanksi pidana bagi orang tua maupun dewasa yang merokok di depan anak di bawah umur.

Enny bilang efek kenaikan tersebut justru akan sangat terasa bagi para petani dengan sumber pencahariannya. Ia pun mengusulkan beberapa alternatif terkait kebijakan Cukai Hasil Tembakau (CHT) yakni mengurangi impor tembakau untuk melindungi petani tembakau dengan insentif atau insentif ekspor.

Baca Juga: HM Sampoerna (HMSP): Celah kebijakan cukai tembakau ciptakan persaingan tak sehat

“Perlu ada insentif ekspor karena tembakau milik kita ini unik dan bersih, makanya kalau di ekspor kan untuk menambah pendapatan negara. Supaya industri pun ada dan negara dapat pendapatan dan petani pun sejahtera,” Jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .