KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, setidaknya ada empat Kementerian yang perlu menjadi prioritas dan mendapatkan anggaran pagu indikatif yang besar di tahun 2021 mendatang.

Keempat Kementerian ini adalah Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Kementerian Sosial. "Pertama Kemenkes, seharusnya memang sampai tahun 2021 ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki fasilitas kesehatan," ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Minggu (5/7).

Baca Juga: Ini 10 kementerian/lembaga dengan pagu indikatif terbesar tahun 2021

Selain itu, Bhima berharap pemerintah dapat membantu agar penanganan kesehatan bisa lebih ketat lagi. Ia juga menyarankan agar pemerintah bisa lebih gencar dalam melakukan subsidi Alat Pelindung Diri (APD) kepada pelaku UMKM.

Kedua Kemenkop dan UKM, ini karena bagaimanapun program pemulihan ekonomi juga ditentukan oleh UMKM. Apalgi UMKM memiliki kontribusi sebesar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta 98% serapan tenaga kerja didominasi oleh UMKM.

"Maka dari itu, UMKM harus mendapatkan prioritas. Seharusnya anggaran itu dinaikkan dua kali lipat pada tahun 2021, karena itu yang lebih menyerap tenaga kerja dibandingkan proyek-proyek konstruksi pemerintah," paparnya.

Ketiga Kemendikbud, Kementerian ini dinilai perlu menjadi prioritas karena tekanan bagi para siswa saat ini sudah cukup tinggi. Bhima mencontohkan, banyak orang tua siswa yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), siswa melakukan pembelajaran daring menggunakan kuota internet pribadi dan sebagainya.

Baca Juga: Kementerian PUPR alokasikan Rp 7,48 triliun untuk program perumahan untuk tahun 2021

Tambahan anggaran untuk Kemendikbud perlu diprioritaskan agar bisa membantu akselerasi pendidikan para siswa pasca adanya pandemi, serta mambantu meringankan beban masyarakat. "Karena jika ada subsidi negara yang lebih besar bagi biaya pendidikan, maka masyarakat bisa melakukan efisiensi yang lain," paparnya.

Keempat Kemensos, sebagaimana diketahui pagu indikatif Kemensos mengalami penurunan 11,99% dari alokasi anggaran yang ada di dalam Perpres 72/2020 senilai Rp 104,44 triliun, menjadi hanya Rp 91,91 triliun pada 2021.

Bhima menilai seharusnya anggaran bagi Kemensos semestinya dapat ditambah bukan malah berkurang. Ini dikarenakan, realisasinya tidak sejalan dengan proyeksi angka kemiskinan pemerintah yang tembus 28,7 juta orang di 2020 atau ada tambahan orang miskin baru 4 juta orang. "Ini kan artinya jadi beban bagi 2021 kalau tidak ditambah anggaran perlindungan sosialnya," kata Bhima.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .